Categories: MERAUKE

Belanja Langsung Berkurang Rp 11,2 Miliar

Wakil Bupati  Merauke Sularso, SE saat menyerahkan   materi  pembahasan APBD Perubahan 2019 diterima Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Merauke Hj. Almoratus Solikah, SHI, pada pembukaan sidang APBD Perubahan 2019, Rabu (2/10) malam.  ( FOTO : Sulo/Cepos )

MERAUKE-Pemerintah  Daerah bersama  DPRD Kabupaten Merauke akhirnya   melakukan pembahasan  terhadap  APBD Perubahan  tahun 2019  yang dimulai   Rabu  (2/10). Pembahasan  APBD Perubahan ini berdasarkan  jadwal yang disusun dan disetujui  Bamus dan  DPRD Merauke   berlangsung kurang lebih  2 hari. Sebab rencananya,  pembahasan  APBD Perubahan  tersebut akan ditutup  Jumat (4/10),   malam ini.

  Wakil Bupati  Merauke  Sularso, SE, membacakan sambutan  bupati  Merauke  pada  pembukaan sidang  APBD Perubahan tersebut mengungkapkan  bahwa  APBD  Perubahan 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,74 miliar  atau meningkat 0,29 persen  dari alokasi  APBD  Induk sebelumnya sebesar 2,359 triliun lebih. Setelah   perubahan menjadi Rp Rp 2,378 triliun  lebih.    

    Dana  ini dialokasikan untuk belanja tidak langsung   pada APBD Induk sebesar Rp  1,03 triliun   meningkat 2,91 persen  atau sebesar Rp 30 miliar  lebih menjadi  Rp 1,061 triliun lebih.   Yang mana  belanja tidak langsung ini dialokasikan untuk  5 alokasi belanja  pertama  belanja pegawai pada APBD induk sebesar 591,675 miliar  lebih naik menjadi Rp 607 miliar  lebih atau naik  Rp 15,6 miliar lebih. 

  Kedua belanja hibah yang sebelumnya Rp 34 miliar  lebih menjadi  Rp 42,8 miliar lebih. Ketiga, belanja bantuan sosial   sebelumnya dialokasikan  sebesar Rp 7,577 miliar menjadi Rp 13, 49 miliar lebih.  Keempat, belanja   bantuan keuangan  yang sebelumnya Rp 395,595 miliar lebih menjadi  Rp 785,584 miliar  lebih  dan kelima belanja tak terduga sebelumnya sebesar Rp 2 miliar menurun menjadi Rp 1 miliar. 

   Selanjutnya  belanja  langsung  yang sebelumnya dianggarkan  sebesar Rp 1,328 triliun lebih turun menjadi Rp 1,317 triliun lebih   atau sebesar Rp 11,26 miliar lebih. Alokasi  belanja  langsung ini dialokasi untuk pertama  belanja pegawai  pada APBD induk sebesar Rp 160 miliar lebih  bertambah Rp 21 miliar  lebih menjadi Rp 182,5 miliar. Kedua, belanja barang dan jasa pada  APBD induk sebesar 739,6 miliar lebih menjadi  Rp 736 miliar lebih  atau turun sebesar Rp 3,6 miliar  lebih. Ketiga modal pada APBD induk sebesar Rp 428 miliar   lebih turun sebesar Rp 29,6 miliar mnejadi Rp 398,8 miliar  setelah perubahan. 

    Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Merauke  Hj. Almoratus Solikah, S.HI, saat membuka   sidang paripurna   pembahasan APBD Perubahan tersebut berharap dengan ditandatanganinya kebijakan umum perubahan umum anggaran perubahan dan PPAS oleh bupati dan   pimpinan DPRD maka rancangan APBD Perubahan ini telah memenuhi syarat  formal untuk dibahas dan ditetapkan dalam sidang tersebut.   Almoratus juga mengungkapkan, bahwa sidang   paripurna ini menjadi agenda  terakhir dalam pembahasan dan penetapan APBD, maka dia mengharapkan seluruh kelengkapan dewan serius dan cermat melakukan kajian terhadap materi persidangan  tersebut. (ulo/tri)   

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Gubernur Papua Tiadakan Penerimaan CPNS

Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…

6 hours ago

3 Hari Berturut-turut Masyarakat Sipil Diserang

Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…

7 hours ago

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

8 hours ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

9 hours ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

10 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

10 hours ago