Categories: MERAUKE

Pemprov Papua Selatan Keluarkan Larangan terbaru Rekruitmen Honorer

MERAUKE  Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo  mengeluarkan larangan terbaru  terkait rekruitmem tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

  Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua  Dr. Drs. Alberth Rapami, M,Si, kepada media ini mengungkapkan larangan terbaru tersebut dikeluarkan pertanggal 28 Mei 2024.

   ‘’Penegasan larangan pengangkatan dan penerimaan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Nomor 100.3.4.1/0009/V/PPS tertanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani Pj Gubernur Papua Selatan i Apolo Safanpo,’’ tandas  Alberth Rapami.

Sebelumnya, kata Alberth Rapami, surat larangan tersebut telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang saat itu ditandatangani Pj Sekda Provinsi Papua Selatan.

‘’Kemudian Pak Pj Gubernur Papua Selatan mengeluarkan  penegasan larangan pengangkatan dan penerimaan tenaga honorer lingkungan Pemprov Papua Selatan,’’ jelasnya.

   Menurut Alberth Rapami, yang biasa diangkat oleh  OPD adalah pramusaji, sopir, cleaning servis  dan  security dengan sistem kontrak yang setiap tahunnya akan diperpanjang jika masih dibutuhkan.

‘’Tapi, kalau sudah nanti suidah ada ASN maka tenaga kontrak tersebut bisa tidak dipakai lagi,’’ katanya.

Karena itu, lanjut    Alberth Rapami, selama  ini Pj Gubernur Papua Selatan maupun di Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan tidak pernah mengangkat tenaga honorer. ‘’Karena konsekuensinya nanti pada masalah peganggaran dan memang tidak diperbolehkan lagi,’’’ tandasnya. (ulo)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago