Categories: KEEROM

Tanpa Lawan, Eko Pimpin PBB Papua Lewat Aklamasi

KEEROM – Eko Ardiansyah resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Papua untuk periode 2025–2030.

  Pemilihan dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah 3 yang berlangsung di Grande Hotel Arso 2, Kabupaten Keerom pada Rabu (16/4) dan dihadiri oleh mayoritas Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Papua.

  Dari total 9 DPC yang ada atau 11 hal suara, 9 di antaranya hadir dan menyatakan dukungan penuh kepada Eko Ardiansyah untuk memimpin DPW PBB Papua lima tahun ke depan. Sementara dua DPC lainnya tidak hadir dalam forum tersebut.

  Proses pemilihan berlangsung secara musyawarah dan mufakat, di mana seluruh DPC yang hadir sepakat menunjuk Eko tanpa adanya kandidat lain. Hal ini menunjukkan kepercayaan besar dari kader PBB terhadap kepemimpinannya.

  Dengan terpilihnya Eko Ardiansyah, diharapkan Partai Bulan Bintang dapat memperkuat konsolidasi internal dan memperluas basis dukungan di wilayah Papua.

  Ketua Bidang Ifrastruktur DPP Zona 3, Harry Azhar yakin Eko bisa membawa PBB Papua untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi.“Sudah terpilih secara aklamasi, saya yakin Pak Eko bisa menjalankan ini karena Pak Eko sudah berpengalaman di DPC,” ungkap Harry kepada awak media.

  Dirinya juga menantang DPW PBB di era kepemimpinan Eko bisa mengirim wakilnya di DPRD setiap DPC pada Pileg mendatang.

“Pada Pileg lalu 6 terpilih di DPR Kabupaten/Kota, dan kami berharap dengan terpilihnya Pak Eko ini bisa membawa PBB ke tingkat yang lebih di atas lagi dengan pencapaian yang lebih baik lagi. Semoga ada perwakilan ke DPR Provinsi dan begitu juga di 9 kabupaten/kota,” ujarnya.

  Kemudian Eko Ardiansyah menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh DPC yang hadir dan memberikan dukungan dalam Muswil ini. “PBB ini bukan partai baru tapi partai lama di Papua. Dan hari ini secara resmi saya memikul amanah itu,” ucap Eko.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Banyak Kasus Pelanggaran HAM Tak Tuntas

Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan…

10 hours ago

Kinerja Kejati Papua Dipertanyakan

Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai…

10 hours ago

PAD Papua Tahun 2026 Diproyeksikan Turun Menjadi 2,3 Triliun

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar…

11 hours ago

Polda Papua Siap Hadapi Berbagai Situasi Kontinjensi

Apel dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, didampingi Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige…

11 hours ago

Mentan Klaim Masyarakat Menerima PSN

Menurutnya, PSN di Papua, termasuk di Merauke, dibangun untuk memenuhi kebutuhan beras daerah. Dalam prosesnya,…

12 hours ago

Pemerintah Siapkan 20 Ribu Hektare Sawah Baru di Papua

Mentan menegaskan bahwa pembukaan lahan sawah baru merupakan upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas stok…

12 hours ago