

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap dan anggota DPD RI asal Papua Yorrys Raweyai ketika berbincang-bincang dalam rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan wilayah Adat Saereri di Ballroom Aryaduta, Jakarta, Selasa (29/3). (FOTO: DODY/HUMAS PEMDA BIAK )
BIAK-Bupati dan komponen masyarakat yang ada di wilayah Adat Saereri menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Staf Krepresidenan Moeldoko dan sejumlah dari kementerian terkait di Ballroom Aryaduta, Jakarta, Selasa (29/3).
Kapat koordinasi pembangunan kesehjateraan wilayah adat Saireri dengan Kepala Staf Kepresidenan, dihadiri Bupati Biak Numfor, yang juga Ketua Asosiasi Bupati Kawasan Wilayah Adat Sareri, Herry Ario Naap, S.Si, M.Pd, anggota DPD RI Yoris Raweyai, mantan birokrat senior yang juga mantan Dubes Kolombia, Michael Manufandu, Staf Ahli Kementerian PPN/Bapenas Felix Wanggai. Selain itu, juga ada Bupati Kepulauan Yapen yang juga mantan anggota DPD RI, Tony Tesar, anggota DPR Papua, Yonas Alfons Nussy dan sejumlah tokoh lainnya.
Hadir pula dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko adalah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dan sejumlah pejabat dari kementerian terkait.
Banyak hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi itu. Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Saereri, Herry Naap meminta dukungan Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan agar ada kebijakan dalam alokasi program dan kebijakan untuk percepatan pembangunan di kabupatan yang ada di wilayah Adat Saereri.
Selain itu, juga meminta dukungan serius dari pemeritah pusat agar membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi kelautan melalui kebijakan dan dukungan anggaran, meminta dukungan percepatan penerbitan Inpres atau Keppres terkait rencana pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih, juga meminta wilayah Saereri menjadi sebuah daerah otonom baru yakni menjadi Provinsi Kepulauan Papua Utara KPU).
Selain itu, juga meminta dukungan pembukaan perguruan tinggi negeri di Biak, dukungan supaya ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat melalui presiden agar anak-anak di wilayah adat Saereri diakomodir atau diberikan kebijakan atau jatah setiap tahun diterima melalui jalur penerimaan perwira setiap kali ada peneriman dan sejumlah hal lainnya.
Dalam kesempatan itu, Herry Naap memaparkan tentang kondisi wilayah Saereri, mulai dari segi pembangunan, tokoh-tokoh asal Saereri yang cukup banyak berkiprah dan ikut membangun bangsa selama ini, termasuk kondisi dan situasi kemanan di wilayah Saereri.
Sementara itu Kepala Staf Kepresiden Moeldoko dalam arahannya menyampaikan sejumlah hal yang terkait dengan keseriusan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di wilayah Tanah Papua.
“Siapapun yang datang ke sini, kami terima, kita diskusi, kami mendengar dan menerima setiap masukan yang tentunya kita pikirkan untuk cari jalan keluarnya, yang semuanya itu untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bersama,” ujarnya.(itb/tho)
Danrem 174/Anim Ti Waninggap Brigjen TNI Mustakim, mengingatkan masyarakat Papua Selatan agar lebih bijak menyikapi…
Kemenag kini menghadirkan aplikasi AMAN, aplikasi ini bukan sekadar portal pengaduan biasa. Platform resmi…
Dalam lomba terdapat tiga kategori yang diperlombakan, yakni Tata Kelola SPPG Polri, Inovasi Kepala SPPG…
Pangdam mengatakan serah terima jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat merupakan bagian dari proses pembinaan…
Berdasarkan keputusan tersebut, Kabupaten Keerom menerima alokasi dana dengan rincian Tambahan DAU Rp 67.250.912.000, penyaluran…
Kegiatan ini menjadi informasi dan bukti nyata, apa yang selama ini telah dikerjakan pemerintah daerah,…