

Ketua Lembaga Masyaraka Adat Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara
BIAK – Ketua Lembaga Masyaraka Adat Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara berharap pemerintah daerah setempat dapat memprioritaskan anak-anak setempat pada pengisian kursi anggota DPRD Biak Numfor usungan partai politik pada Pemilu 2024 mendatang.
Pihaknya berharap demikian karena anak-anak asli setempat memiliki daya saing dan nilai tawar yang rendah bila di banding dengan warga bukan asli setempat sehingga tidak mungkin bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten / kota pada salah satu daerah di luar Papua.
“Saya pikir sudah sangat jelas skali bahwa kita anak-anak asli Biak ini mana mungkin bisa calonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten / kota di luar Papua. Kita hanya bisa calonkan diri di daerah kita sendiri jadi perlu ada perhatian dan pemberian prioritas,”ucapnya saat ditemui di Biak, Kamis,(12/10).
Menurutnya, ini dilakukan agar ada proteksi dan keberpihakan terhahap orang asli setempat pada aspek politik, sehingga ada perwakilan orang asli di DPRD setempat sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat setempat pun bisa disampaikan dan mendapat jawaban dari pemerintah daerah.
Wakil Ketua 2 Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) Cabang Biak Numfor, Yunus Demas Rumsarwir pun mengatakan bila pemerintah daerah tidak memprioritaskan anak-anak setempat maka akan mengalami kekalahan dan menjadi penonton diatas negeri sendiri.
Sebab daya saing anak-anak asli setempat bila di bandingkan dengan anak-anak bukan asli setempat terbilang jauh sehingga dengan sendirinya akan kalah dalam pertarungan politik pada Pemilu 2024 dan menjadi penonton bila tidak mendapat dukungan, support dan bantuan pemerintah daerah setempat.
Akhirnya apa yang menjadi harapan pemerintah pusat dengan diberikannya Otonomi Khusus bagi orang asli Papua pun tidak terwujudnya dan masyarakat terus berteriak tentang ketidakadilan (ren )
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…