Desak Afirmasi Kebijakan Pusat untuk Hilirisasi Perikanan dan Ekspor Langsung

BIAK– Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menegaskan perlunya dukungan nyata dan penyesuaian regulasi dari Pemerintah Pusat agar investasi pengolahan ikan dan pengembangan pariwisata bahari di Biak segera masuk fase eksekusi.

Dorongan ini disampaikan Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, menyusul kedatangan rombongan investor asal Tiongkok, termasuk manajemen perusahaan Hi Ding Fa, yang melanjutkan investasi awal di sektor perikanan dengan orientasi ekspor.

Bupati menilai, kunci keberhasilan Biak keluar dari pola “tangkap-lalu-kirim” terletak pada afirmasi kebijakan pusat yang memungkinkan hilirisasi di lokasi tangkap.

“Izin penangkapan di WPP 717 memang dikeluarkan pusat, tetapi dampaknya harus langsung dirasakan masyarakat daerah. Tanpa kebijakan yang berpihak, kapal hanya datang menangkap, pengolahannya terjadi di tempat lain, dan lapangan kerja lahir di luar Biak,” ujar Bupati Biak Markus Mansnembra, ditemui media Selasa (7/10).

Ia meminta pemerintah pusat menyiapkan paket kebijakan yang menyentuh seluruh mata rantai produksi, mulai dari kemudahan perizinan pengolahan dan sinkronisasi tata niaga, hingga dukungan kepabeanan, karantina, dan slot kargo berjadwal agar ekspor langsung Biak–China bisa terwujud. “Kalau Manado bisa, kenapa Biak tidak bisa? Kami butuh regulasi yang melihat kebutuhan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Pemda Biak menggarisbawahi pentingnya insentif fiskal dan kemudahan layanan terpadu untuk mempercepat realisasi pabrik pengolahan. Langkah awal operasional memanfaatkan cold storage Dinas Perikanan di Fandom yang telah digunakan hingga 200 ton, namun peningkatan kapasitas dan jaminan pasokan energi–air tetap membutuhkan dukungan kebijakan lintas kementerian agar standar HACCP dan traceability terpenuhi.