Sementara itu, Niko Kho, anggota DPRK lainnya, menolak pemotongan dana Otsus dan honor anggota dewan, serta pegawai di Sekretariat Dewan. “DPRK bukan perangkat daerah, jadi jangan serta-merta dipukul rata. Jangan potong dana yang jadi hak rakyat asli Papua,” katanya.
Beberapa anggota juga menyampaikan keprihatinan karena hingga saat ini Tunjangan Hari Raya (THR) belum diterima sepenunya. Mereka bahkan rela pemotongan anggaran dilakukan pada pos perjalanan dinas, namun menolak jika efisiensi menyasar kebutuhan mendesak seperti pembelian aset atau pengadaan tanah.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRK Biak Numfor, Kepala Inspektur Inspektorat Biak Numfor, Sekda Biak Numfor Zakarias L Mailoa, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi, S.Sos.,M.Si, dan sejumlah jajaran tim TAPD Biak Numfor. (il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap fokus menjalankan program pembangunan demi memperkuat perekonomian…
Manajer klub Persipura Jayapura, Owen Rahadiyan sedikit dipusingkan dengan sanksi tanpa penonton pada putaran pertama…
Menurut Mahfud, banyak pihak terkecoh saat Polri dan Kejaksaan menyampaikan kasus tersebut sudah dilimpahkan. Sebab,…
Kesemutan terjadi ketika saraf mendapatkan tekanan dalam waktu lama atau aliran darah ke saraf terhambat.…
Warga mengenal lokasi tersebut sebagai Taman Baca Masyarakat (TBM) Cahaya. Bukan sekadar tempat meminjam buku,…
Bukan hanya diduga melanggar beberapa aturan sekaligus, dia juga dijerat dengan beberapa pasal berbeda. ”Pasal…