Angkat Masalah Kesejahteraan Rakyat dan Kelapa Sawit

Debat Kandidat Pilkada Boven Digoel Diikuti Empat Paslon

JAYAPURA – Agenda debat kandidat Kabupaten Boven Digoel akhirnya Selasa (17/11) digelar. Ada empat kandidat yang mengikuti acara debat ini termasuk kandidat Yusak Yaluwo dan Yakobus Waemba yang sebelumnya pencalonannya dipersoalkan.

Adapun nama-nama pasangan calon yang lolos dalam proses verifikasi tersebut adalah Martinus Wagi-Isak Bangri diusung partai PDIP, PKS, serta Yusak Yaluwo-Yakob Weremba dari Partai Demokrat, Golkar, Perindo. Kemudian Lukas Ikwaron-Lexi Romel Wagiu diusung Partai Gerindra, NasDem, serta Chaerul Anwar Natsir dan Natalis B. Kaket dari PPP dan PKB.

Dari dua sesi debat ini semua kandidat lebih banyak berdebat soal bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat asli Boven Digoel dari keberadaan perusahaan atau investor.  Boven Digoel menjadi satu kabupaten yang banyak didatangi investor terutama di sektor perkebunan kelapa sawit. Namun hingga kini Boven Digoel tak banyak berkembang. Keberadaan perusahaan – perusahaan besar dianggap tidak terlalu memberi dampak positif bagi daerah.

Bahkan  status tanah ulayat  terlebih suku Auyu hingga  terus terancam. “Kami  akan lakukan survey di tiap kampung untuk memberikan gambaran kepada seluruh tenaker dan berikan modal dan ciptakan tenaga kerja yang baru. Memberikan pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang baru,” ungkap Lexi Romel Wagiu kandidat nomor urut 1.

Sementara pasangan nomor urut 4 Yusak Yaluwo-Yakob Weremba memberi pernyataan menohok bahwa  selama ini masyarakat lebih bergantung pada pemerintah dan jika persoalan keuangan tak dilakukan secara baik maka masyarakat akan kelaparan.

Keberadaan kelapa sawit juga dikatakan tidak memberi dampak langsung pada masyarakat dan CRS tidak banyak membantu. “Bicara soal pajak harusnya ini masuk dalam kas daerah tapi sampai kini sangat sulit. Sebab pajak harus disetor ke Merauke dulu. Kalau bisa pindahkan kantor Korindo ke Boven agar Boven dapat hasil,” beber Yusak.

Lalu soal perizinan ia melihat terkadang  investor saat masuk selalu memberi janji manis namun investor terakhir tidak banyak manfaat.

Kandidat nomor  tiga Martinus Wagi dan Isak Bangri juga membahas soal suku Auyu. Dimana masuknya investor dan pembukaan hutan baru serta ancaman eksistensi hutan adat. “Harusnya perusahaan bisa memberi kontribusi dan tanggungjawab sosial bagi masyarakat adat. CSR pendidikan kesehatan ekonomi harus jelas. Memastikan batas wilayah dan kalau perlu kantor perusahaan – perusahaan ini berkantor di tanah merah dan memastikan kontribusi pajak serta upah kerja,” jelas Martinus.

Kandidat nomor urut 2, Chaerul Anwar Natsir dan Nathalis menyampaikan bahwa pembangunan harus berkeadilan namun yang terjadi justru banyak lahir kesenjangan, kemiskinan dan pengangguran. Ini  masih terjadi di 112 kampung. Namun Chaerul berpendapat bahwa berbicara kesejahtereaan maka berbicara income. BUMD harus mulai membeli hasil perkebunan atau pertanian masyarakat sehingga ada pendapatan yang jelas.

“Tidak harus jadi PNS, jadi anggota DPR tapi dari potensi yang ada lahan dusun digarap dan komitmen investari harus jelas. Komitmen perusahaan ini kadang di awal bisa surga tapi  hasilnya neraka semua,” sindir Chaerul.

Ada juga pertanyaan dari miniatur rumah pohon dari masyarakat yang dirumuskan oleh panelis. Pertanyaan ini diambil secara acak oleh kandidat dan diberikan pertanyaan.

Sementara Komisioner KPU Papua, Adam Arisoy  usai debat kandidat menjelaskan bahwa status kandidat Yusak Yaluwo dan pasangannya masih tetap ikut dalam debat kandidat lantaran tetap memiliki hak untuk mengikuti debat.

“Saya pikir beliau (Yusak Yaluwo) sementara masih terdaftar sebagai pasangan calon jadi secara aturan punya hak untuk ikut debat,”  jelas Adam. Soal keamanan di Boven yang disebut cukup tegang kata Adam masing – masing institusi  menjalankan tugasnya sendiri – sendiri.

“Jika syarat pencalonan dan syarat calon memenuhi syarat maka kewajiban kami adalah mengakomodir. Namun jika syarat pencalonan lengkap namun syarat calon tidak lengkap maka kami bisa berkewajiban calon ini tidak memenuhi syarat dan jika dari keputusan ini terjadi gejolak politik di daerah maka itu tanggung jawab keamanan,” imbuhnya.

  Adam menampik jika “api” justu muncul dari keputusan penyelenggara. “Saya pikir tidak bisa. Tidak boleh sebab kita semua menjalankan tanggung jawab. Jika dari awal  potensi ini terjadi dan KPU   lakukan pencoretan setiap proses lalu terjadi konflik karena pendukungnya tidak terima maka  itu tugas kepolisian untuk pengamanan. Sebab dalam penandatanganan NPHD itu Polisi juga ikut menandatangani,” tutup Adam.

Sedangkan untuk pasangan nomor 1 harus dilakukan pergantian karena calon bupatinya meninggal dunia.  “Tapi partai pengusung Partai NasDem dan Gerindra sudah mengajukan pergantian dan calonnya sudah kami tetapkan memenuhi syarat pencalonan dan persyaratan calon,tinggal pemeriksaan,”  tutup Adam.  (ade/nat/gin)