

Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo beserta narasumber lainnya saat memaparkan materi dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Pemuda Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Pusat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (3/1/2026). (Eka Yeimo For Cepos).
NABIRE – Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Provinsi Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Tanah Papua tidak dapat dilakukan melalui pendekatan senjata, melainkan harus ditempuh melalui dialog yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Dampak Pendekatan Militer di Papua” yang diselenggarakan oleh Pemuda Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Pusat di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (3/1).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Senator DPD RI Paul Finsen Mayor, Senator DPD RI Eka Kristina Murib Yeimo, Direktur YLBHI Imanuel Gobay, serta Romo Setyo Wibowo dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF).
Dalam pemaparannya, Senator Eka Yeimo menyampaikan bahwa pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan di Papua tidak menyelesaikan akar konflik, justru menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sipil di wilayah-wilayah konflik.
“Pendekatan militeristik tidak menyelesaikan persoalan Papua, tetapi memperburuk kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta menimbulkan gangguan psikososial hingga dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia,” ujar Eka Yeimo kepada media ini via seluler, Rabu, (4/2).
Ia menjelaskan, pernyataan tersebut didasarkan pada hasil temuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2023–2025, laporan Tim Panitia Khusus (Pansus) Papua Tengah, serta hasil kunjungan langsung ke sejumlah daerah konflik, seperti Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Dogiyai, dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Sebagai perwakilan Papua Tengah di DPD RI, Eka Yeimo mengaku telah menyampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia agar negara segera memfasilitasi dialog damai yang melibatkan seluruh pihak yang bertikai, termasuk kelompok bersenjata dan aparat keamanan, guna menyelesaikan akar persoalan Papua.
“Saya menyampaikan kepada Bapak Presiden sebagai Kepala Negara agar memfasilitasi dialog untuk menyelesaikan konflik Papua dengan melibatkan semua pihak, serta menghadirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai mediator,” ungkapnya.
Eka Yeimo menegaskan bahwa sikap yang ia sampaikan bukan berpijak pada kepentingan politik tertentu, melainkan murni atas dasar kemanusiaan. Menurutnya, manusia diciptakan bukan untuk saling membunuh, melainkan untuk menjaga kehidupan.
“Saya tidak bicara soal Papua Merdeka atau NKRI harga mati. Saya bicara soal kemanusiaan. Kasihan, saling tembak seperti binatang. Baik TNI maupun TPNPB harus sadar dan menghentikan kekerasan,” tegasnya.
Page: 1 2
Selain berfungsi sebagai alat pemantauan, pemasangan CCTV juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencegah meningkatnya…
Dari hasil pengawasan, kosmetik tanpa izin edar alias ilegal menjadi yang paling banyak ditemukan di…
Wakil Gubernur Papua Aryoko AF Rumaropen di Jayapura, Sabtu, mengatakan RPJMD merupakan dokumen strategis yang…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH , MH menyatakan hari ini bisa dilihat bersama panen ubi…
Ribuan umat Katolik, biarawan, dan biarawati dari empat dekanat di dua provinsi Papua dan Papua…
Primus pun meminta aparat keamanan selaku penegak hukum agar bertindak cepat mengungkap motif di balik…