

Yanto Eluay
Saat Tokoh Adat, Akademisi dan Aktivis Menanggapi Isu Satwa Cenderawasih
Polemik pembakaran Mahkota Cenderawasih memantik banyak reaksi. Para tokoh adat telah dan MRP telah bersuara mengecam tindakan tersebut. Pemerintah lewan menteri kehutanan juga sudah meminta maaf. Penegakan hukum positif ternyata bersinggungan dengan pengakuan nilai adat, budaya dan kearifan lokal
Laporan: Yohana dan Gamel_Sentani-Jayapura
Viralnya pembahasan mengenai pemusnahan mahkota burung Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua menuai beragam reaksi dari masyarakat. Video yang beredar di media sosial memicu tanggapan dan bahkan kecaman dari berbagai kalangan.
Yang dilakukan BBKSDA dengan cara membakar dianggap salah dan itupun diakui oleh pihak BBKSDA. Alhasil sasaran tembak semua ditujukan ke gedung berwarna hijau di Kotaraja tersebut. Bahkan Menteri Kehutanan, Raja Juli harus menanggapi langsung dan menyampaikan permohonan maaf. Sebelumnya pihak BBKSDA lewat Kababesnya sudah menyampaikan langsung. Menurut sang menteri, konservasi tak hanya berbicara soal pelestarian tetapi juga mengamati perkembangan nilai-nilai di tengah masyarakat.
Ia mengaku bahwa pembakaran satwa Cenderawasih yang berbentuk mahkota adalah salah. Berbagai upaya juga dilakukan untuk meredam kemarahan publik. Termasuk menemui para pemangku kebijakan untuk menjelaskan duduk persoalannya. Dan berbagai tanggapan bermunculan. Ondoafi Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura, Yanto Eluay menyampaikan bahwa ia juga kurang setuju dengan pembakaran yang dilakukan.
Meski begitu ia mengingatkan bahwa untuk menjaga kelestarian burung Cenderawasih dan menghentikan praktik jual beli mahkota burung tersebut maka harus dimulai dari kesadaran masyarakat sendiri. Ia tak menampik jika Mahkota Cenderawasih adalah mahkota raja milik ondoafi. “Seharusnya hanya digunakan oleh para ondoafi atau ondofolo atau kepala-kepala suku. Namun, karena faktor ekonomi, banyak masyarakat yang akhirnya memperjualbelikannya. Ini ironi juga,” jelasnya, Selasa (28/10).
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…
Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming…
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…