

Yanto Eluay
Saat Tokoh Adat, Akademisi dan Aktivis Menanggapi Isu Satwa Cenderawasih
Polemik pembakaran Mahkota Cenderawasih memantik banyak reaksi. Para tokoh adat telah dan MRP telah bersuara mengecam tindakan tersebut. Pemerintah lewan menteri kehutanan juga sudah meminta maaf. Penegakan hukum positif ternyata bersinggungan dengan pengakuan nilai adat, budaya dan kearifan lokal
Laporan: Yohana dan Gamel_Sentani-Jayapura
Viralnya pembahasan mengenai pemusnahan mahkota burung Cenderawasih oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua menuai beragam reaksi dari masyarakat. Video yang beredar di media sosial memicu tanggapan dan bahkan kecaman dari berbagai kalangan.
Yang dilakukan BBKSDA dengan cara membakar dianggap salah dan itupun diakui oleh pihak BBKSDA. Alhasil sasaran tembak semua ditujukan ke gedung berwarna hijau di Kotaraja tersebut. Bahkan Menteri Kehutanan, Raja Juli harus menanggapi langsung dan menyampaikan permohonan maaf. Sebelumnya pihak BBKSDA lewat Kababesnya sudah menyampaikan langsung. Menurut sang menteri, konservasi tak hanya berbicara soal pelestarian tetapi juga mengamati perkembangan nilai-nilai di tengah masyarakat.
Ia mengaku bahwa pembakaran satwa Cenderawasih yang berbentuk mahkota adalah salah. Berbagai upaya juga dilakukan untuk meredam kemarahan publik. Termasuk menemui para pemangku kebijakan untuk menjelaskan duduk persoalannya. Dan berbagai tanggapan bermunculan. Ondoafi Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura, Yanto Eluay menyampaikan bahwa ia juga kurang setuju dengan pembakaran yang dilakukan.
Meski begitu ia mengingatkan bahwa untuk menjaga kelestarian burung Cenderawasih dan menghentikan praktik jual beli mahkota burung tersebut maka harus dimulai dari kesadaran masyarakat sendiri. Ia tak menampik jika Mahkota Cenderawasih adalah mahkota raja milik ondoafi. “Seharusnya hanya digunakan oleh para ondoafi atau ondofolo atau kepala-kepala suku. Namun, karena faktor ekonomi, banyak masyarakat yang akhirnya memperjualbelikannya. Ini ironi juga,” jelasnya, Selasa (28/10).
Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi…
Nixon menegaskan, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani perkara PON XX Papua selalu transparan dan…
Natal Gabungan Pemda, DPRK, TNI-Polri, Denominasi Gereja dan Organisasi Masyarakat serta seluruh masyarakat Kabupaten Puncak…
Kata Ruslan, sejak Januari hingga Desember 2025, BNNK Mimika telah menangani lebih dari 20 pasien…
Prestasi itu, ujar Kapolri, menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh jajaran untuk…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan usulan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 29,…