Pejabat Negara Pertama yang Mengaku Adanya Pelanggaran HAM masa lalu di Papua

   Sementara itu, salah satu Guru SMA di Kabupaten Merauke yang juga rekan semasa kuliah Lukas Enembe, Sergius Womsiwor menyebut, almarhum adalah sosok yang sedikit bicara namun  banyak kerja.

“Almarhum adalah sosok pemimpin perubahan Papua dan sosok yang mengerti hati kami OAP. Memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan,” ucap Sergius yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos.

  Tak hanya itu, menurut Sargius rekan kuliah dari almarhum Lukas Enembe, sosok mantan Gubernur Papua dua periode itu merupakan pemimpin yang baik hati sama rakyatnya.

  “Bahkan, jabatan dan nyawanya pun dipertaruhkan demi rakyat Papua,” tegasnya.

Sergius ingat betul, saat di Asrama tempat dimana dia mengajar mengalami kekurangan guru. Almarhum Lukas Enembe saat itu langsung mengirimkan guru demi mencerdaskan anak anak Papua.

  “Demi memajukan pendidikan di tanah Papua, almarhum waktu itu juga ke Korowai hanya untuk memastikan bahwa sekolah ada. Dan memberi saya guru sebanyak 35 orang saat itu,” kenangnya.

  Sementara itu, Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menyebut almarhum Lukas Enembe merupakan pejabat negara pertama yang mengakui adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu di Papua.

  “Beliau pemimpin negara pertama yang mengaku adanya pelanggaran HAM masa lalu di Papua, dan memberikan dukungan untuk menyelesaian kasus HAM yang ditetapkan oleh Komnas HAM,” ungkap Frits.

  Tak hanya itu, kata Frits, selama masa kepemimpinanya. Almarhum Lukas Enembe, melaksanakan perintah pasal 45 UU Otsus tentang kehadiran Perwakilan Komnas HAM dengan memberikan dukungan.

  Frits ingat betul saat ia dan almarhum Lukas Enembe di lapangan Brimob Kotaraja, saat itu mereka mendengarkan aspirasi para mahasiswa Papua yang eksodus dari kota studi luar Papua ke Jayapura akibat labeling rasis.

  “Selamat jalan pak Lukas Enembe, Gubernur Papua  atas nama negara yang menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan keluarga korban pada peringatan hari HAM (10/12/2008) silam,” terangnya.

  “Selamat jalan pemimpin yang berpihak pada kedaulatan rakyat Papua,” sambungnya.