Tak Hanya di Jalanan, di Lingkungan Rumah pun Kekerasan dan Pelecehan Mengancam

   Sebagian lagi masih terkekeh pelan bersama kawan sejawat, seolah mencoba menepis dingin dan kerasnya takdir padahal, mereka bukan sekadar angka dalam data statistik kemiskinan pemerintah. Mereka adalah napas kehidupan yang kehilangan kasih sayang orang tua, kepastian bangku sekolah, dan rasa aman.

  Persoalan anak di Papua tak cuma soal perut kempis atau putus sekolah. Belakangan, fakta yang menyingkap tabir kekerasan terhadap anak makin menggetarkan nurani publik. Rumah yang semestinya menjadi benteng perlindungan paling kokoh, dalam beberapa kasus justru bermutasi menjadi ruang paling menakutkan.

   Publik tentu tak lupa pada jejak kelam April 2025 lalu. Tapasyah, bocah sembilan tahun di Dok 9, merenggang nyawa di tangan ayah tirinya. Mundur satu bulan sebelumnya, Maret 2025, publik Muara Tami diguncang duka atas tewasnya Nur Aulya bocah balita tiga tahun yang hingga kini pelakunya masih misterius.

   Belum genap luka itu mengering, kasus dugaan pelecehan seksual oleh ayah tiri kembali menyeruak di wilayah yang sama. Dimana seorang ayah tiri di Distrik Muara Tami pada juni 2026 lalu melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya.

   Rentetan peristiwa tragis ini menjadi cermin retak dari pengawasan keluarga yang rapuh. Banyak anak terlempar ke luar rumah, dititipkan ke kerabat lain, bekerja di usia dini, hingga berisiko tinggi terjerumus ke pusaran pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkotika.

    Ironi ini merayap tajam di sela-sela megahnya pembangunan Jayapura. Gedung-gedung baru menjulang, jalan-jalan protokol diperlebar, dan roda ekonomi berputar kencang. Namun tepat di trotoar bawah gedung-gedung itu, anak-anak Papua tumbuh dalam kesunyian yang terabaikan.

   Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L. Rumbiak, menumpahkan keprihatinannya. Ia tak menampik bahwa realitas yang dihadapi anak-anak Papua saat ini terlampau kompleks dan butuh tindakan nyata ketimbang sekadar narasi pemanis.

    “Anak-anak kita adalah harapan keluarga, tanah Papua, dan bangsa Indonesia. Mereka berhak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan,” ujar Dina saat ditemui, Kamis (23/7).

   Menurut Dina, dua ranah paling mendasar yang belum sepenuhnya dirasakan anak-anak Papua adalah pendidikan yang terjangkau dan layanan kesehatan yang merata. Tak sedikit anak Papua yang memiliki cita-cita melambung tinggi hingga perguruan tinggi, namun terhempas oleh ketidakmampuan ekonomi orang tua.