Categories: FEATURES

Angkat Isu Sistem Kinerja Pelaku Usaha OAP, Agar Benar-benar Terakomodir

Kepala UKPBJ Pemprov Papua Debora Salosa Raih Penghargaan Nasional

Berada di ujung timur Indonesia, Papua masih sering dianggap terbelakang dan tertinggal. Namun, tak jarang juga dari Papua mampu menunjukkan prestasi tingkat nasional. Seperti halnya yang diraih oleh Debora Salosa, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  (BPBJ) Pemprov Papua. Lantas apa upaya Debora setelah menerima penghargaan tersebut ?

Laporan: Elfira-Jayapura

Penghargaan yang diterima Debora diberikan saat Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta Kamis (10/10) lalu.

   Kegiatan ini diikuti 38 provinsi di seluruh Indonesia. Papua yang diwakili Debora Salosa ini, mampu meraih  peringkat pertama tingkat nasional sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berprestasi

  Isu sistem kinerja Orang Asli Papua (OAP) yang diangkat Debora Salosa saat seleksi, mengantarnya meraih penghargaan peringkat pertama tingkat nasional sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) beprestasi.

  Alasan Debora mengangkat isu sistem kinerja OAP tak terlepas dari implementasi sejak  tahun 2021 dan Pergub terbaru, agar orang Papua benar-benar terakomodir. Alasan lainnya, selama ini pelaku usaha OAP belum memiliki data. Akibatnya mereka harus bersaing lebih keras, belum lagi apakah kualifikasi perusahaan mereka sudah tercatat atau memiliki NPWP dan sebagainya.

  “Dengan begini, secara tidak langsung kita mengedukasi pelaku usaha OAP tertib administrasi,” ucap Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa, saat ditemui Cenderawasih Pos, di Jayapura, Selasa (22/10).

  Lebih lanjut, Debora Salosa menjelaskan, misalkan pelaku usaha OAP dapat pekerjaan atau proyek pengadaan barang dan jasa, maka harus mengelola itu dengan baik. Namun yang terpenting, kata Debora, Kepala-kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pengguna anggaran wajib menggunakan data yang sudah ada untuk melihat perencanaan-perencanaan itu.

  Termasuk pelaku usaha OAP di wilayah yang mudag akses internet harus masuk dalam sistem pendataan, hal ini agar pertumbuhan usahanya tercatat. Dengan penghargaan yang telah diraihnya, impian Debora adalah ke tingkat internasional. Dengan begitu, pelaku usaha OAP bisa terakomodir dengan baik.

  “Sebab jika menggunakan dana dari pemerintah untuk melakukan pembinaan itu sulit bagi kami, berharap ada lembaga-lembaga nasional atau internasional dalam rangka pemberdayaan terhadap pelaku usaha OAP termasuk melakukan langkah-langkah pembinaan dengan sistem kinerja,” ujarnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

BTM Soroti Fair Play, Desak Evaluasi Wasit dan VAR di Liga 2

Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…

1 day ago

Sayangkan Aksi Demo yang Berdampak Libur Sekolah

ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…

1 day ago

Wamenkes: 90 Persen Kasus Malaria Nasional Berasal dari Papua

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…

1 day ago

Pemkot Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Tepat Sasaran

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…

1 day ago

Tanah Diselesaikan Sesuai Prosedur, Bupati Mohon Sekolah Jangan Dipalang

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…

1 day ago

Provinsi Papua Pegunungan Dapat Porsi Dana Otsus Paling Kecil

"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…

1 day ago