Categories: FEATURES

Angkat Isu Sistem Kinerja Pelaku Usaha OAP, Agar Benar-benar Terakomodir

Kepala UKPBJ Pemprov Papua Debora Salosa Raih Penghargaan Nasional

Berada di ujung timur Indonesia, Papua masih sering dianggap terbelakang dan tertinggal. Namun, tak jarang juga dari Papua mampu menunjukkan prestasi tingkat nasional. Seperti halnya yang diraih oleh Debora Salosa, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  (BPBJ) Pemprov Papua. Lantas apa upaya Debora setelah menerima penghargaan tersebut ?

Laporan: Elfira-Jayapura

Penghargaan yang diterima Debora diberikan saat Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta Kamis (10/10) lalu.

   Kegiatan ini diikuti 38 provinsi di seluruh Indonesia. Papua yang diwakili Debora Salosa ini, mampu meraih  peringkat pertama tingkat nasional sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berprestasi

  Isu sistem kinerja Orang Asli Papua (OAP) yang diangkat Debora Salosa saat seleksi, mengantarnya meraih penghargaan peringkat pertama tingkat nasional sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) beprestasi.

  Alasan Debora mengangkat isu sistem kinerja OAP tak terlepas dari implementasi sejak  tahun 2021 dan Pergub terbaru, agar orang Papua benar-benar terakomodir. Alasan lainnya, selama ini pelaku usaha OAP belum memiliki data. Akibatnya mereka harus bersaing lebih keras, belum lagi apakah kualifikasi perusahaan mereka sudah tercatat atau memiliki NPWP dan sebagainya.

  “Dengan begini, secara tidak langsung kita mengedukasi pelaku usaha OAP tertib administrasi,” ucap Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa, saat ditemui Cenderawasih Pos, di Jayapura, Selasa (22/10).

  Lebih lanjut, Debora Salosa menjelaskan, misalkan pelaku usaha OAP dapat pekerjaan atau proyek pengadaan barang dan jasa, maka harus mengelola itu dengan baik. Namun yang terpenting, kata Debora, Kepala-kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pengguna anggaran wajib menggunakan data yang sudah ada untuk melihat perencanaan-perencanaan itu.

  Termasuk pelaku usaha OAP di wilayah yang mudag akses internet harus masuk dalam sistem pendataan, hal ini agar pertumbuhan usahanya tercatat. Dengan penghargaan yang telah diraihnya, impian Debora adalah ke tingkat internasional. Dengan begitu, pelaku usaha OAP bisa terakomodir dengan baik.

  “Sebab jika menggunakan dana dari pemerintah untuk melakukan pembinaan itu sulit bagi kami, berharap ada lembaga-lembaga nasional atau internasional dalam rangka pemberdayaan terhadap pelaku usaha OAP termasuk melakukan langkah-langkah pembinaan dengan sistem kinerja,” ujarnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Demo Tolak MBG Serentak Disinyalir Terorganisir

Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…

25 minutes ago

Kericuhan di Pelabuhan, KM Gunung Dempo Pilih Tunda Berlabuh

Saat kapal dalam perjalanan menuju  Jayapura, tiga penumpang ini diketahui merokok di dalam kapal, tepatnya…

1 hour ago

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

13 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

21 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

22 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

1 day ago