Categories: FEATURES

Angkat Isu Sistem Kinerja Pelaku Usaha OAP, Agar Benar-benar Terakomodir

Kepala UKPBJ Pemprov Papua Debora Salosa Raih Penghargaan Nasional

Berada di ujung timur Indonesia, Papua masih sering dianggap terbelakang dan tertinggal. Namun, tak jarang juga dari Papua mampu menunjukkan prestasi tingkat nasional. Seperti halnya yang diraih oleh Debora Salosa, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa  (BPBJ) Pemprov Papua. Lantas apa upaya Debora setelah menerima penghargaan tersebut ?

Laporan: Elfira-Jayapura

Penghargaan yang diterima Debora diberikan saat Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta Kamis (10/10) lalu.

   Kegiatan ini diikuti 38 provinsi di seluruh Indonesia. Papua yang diwakili Debora Salosa ini, mampu meraih  peringkat pertama tingkat nasional sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berprestasi

  Isu sistem kinerja Orang Asli Papua (OAP) yang diangkat Debora Salosa saat seleksi, mengantarnya meraih penghargaan peringkat pertama tingkat nasional sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) beprestasi.

  Alasan Debora mengangkat isu sistem kinerja OAP tak terlepas dari implementasi sejak  tahun 2021 dan Pergub terbaru, agar orang Papua benar-benar terakomodir. Alasan lainnya, selama ini pelaku usaha OAP belum memiliki data. Akibatnya mereka harus bersaing lebih keras, belum lagi apakah kualifikasi perusahaan mereka sudah tercatat atau memiliki NPWP dan sebagainya.

  “Dengan begini, secara tidak langsung kita mengedukasi pelaku usaha OAP tertib administrasi,” ucap Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Salosa, saat ditemui Cenderawasih Pos, di Jayapura, Selasa (22/10).

  Lebih lanjut, Debora Salosa menjelaskan, misalkan pelaku usaha OAP dapat pekerjaan atau proyek pengadaan barang dan jasa, maka harus mengelola itu dengan baik. Namun yang terpenting, kata Debora, Kepala-kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pengguna anggaran wajib menggunakan data yang sudah ada untuk melihat perencanaan-perencanaan itu.

  Termasuk pelaku usaha OAP di wilayah yang mudag akses internet harus masuk dalam sistem pendataan, hal ini agar pertumbuhan usahanya tercatat. Dengan penghargaan yang telah diraihnya, impian Debora adalah ke tingkat internasional. Dengan begitu, pelaku usaha OAP bisa terakomodir dengan baik.

  “Sebab jika menggunakan dana dari pemerintah untuk melakukan pembinaan itu sulit bagi kami, berharap ada lembaga-lembaga nasional atau internasional dalam rangka pemberdayaan terhadap pelaku usaha OAP termasuk melakukan langkah-langkah pembinaan dengan sistem kinerja,” ujarnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kabut Asap Mulai Berkurang di Wamena, Penerbangan Kembali Normal

​Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan sejak beberapa hari terakhir, keberadaan kabut asap tebal akibat…

25 minutes ago

Ayah dan Anak yang Dilaporkan Tersesat di Hutan Ditemukan Selamat

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Merauke Rudi, mengatakan, kedua survivor ditemukan setelah Tim…

1 hour ago

DKP Sinode KINGMI Dukung Penyelesaian Damai Sengketa Tapal Batas Kapiraya

Departemen Keadilan dan Perdamaian (DKP) Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua menyatakan dukungan…

2 hours ago

Pemprov Papua Selatan Kebut Pekerjaan Pembangunan Jalan

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, sejumlah ruas jalan saat ini tengah dikerjakan untuk membuka…

3 hours ago

PSN Cetak Sawah Tidak Berada di Kawasan Konservasi Taman Nasional Wasur

Penegasan tersebut disampaikan Kepala BTNW Acha Anis Sokoy  untuk meluruskan persepsi masyarakat mengenai lokasi sejumlah…

4 hours ago

MBG Tak Dipaksakan, Sekolah di Yahukimo Tetap Gratis

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo, Akso Balingga menyusul aksi demonstrasi pelajar yang…

5 hours ago