

Waket I DPRP Herlin Beatrix Monim saat menerima kunjungan Balai Bahasa Papua membahas rencana pembentukan Perda tentang Perlindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah Papua, di ruang kerjanya, Kamis (20/3). (FOTO:Karel/Cepos)
Upaya Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Daerah di Papua yang Terancam Punah
Akibatnya minimnya penutur dan jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sejumlah bahasa daerah dari sejumlah suku di Tanah Papua kini terancam punah. Oleh karena itu, perlu dukungan dari sejumlah stakeholder terkait agar bahasa daerah di Papua tetap lestari.
Laporan: Carolus Daot-Jayapura
Balai Bahasa Papua memiliki concern dalam meneliti dan mengembangkan bahasa daerah di Papua. Namun, fenomena makin jarangnya bahasa daerah digunakan oleh masyarakat satu suku tertentu, menjadi kekhawatiran bahwa bahasa daerah akan punah seiring waktu.
Oleh karena itu, Balai Bahasa mendorong sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan terkait, terutama dari pihak DPR Papua untuk memberikan dukungan, sebagai bentuk keseriusan untuk mendorong pelestarian budaya, khususnya bahasa daerah di Papua.
Hal itu, terungkap dari kunjungan pihak Balai Bahasa di Kantor DPR Papua, Kamis (20/3). Dimana menyikapi penyampaian dari pihak Balai Bahasa Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) berkomitmen untuk mendorong perlindungan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah Papua melalui Peraturan Daerah (Perda).
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim mengaku sangat merespons atas usulan dari Balai Bahasa Papua yang disampaikan saat kunjungan ke ruang kerjanya kemarin,
Beatrix Monim menegaskan bahwa perlindungan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah Papua merupakan hal yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Balai Bahasa Papua yang menunjukkan bahwa beberapa bahasa daerah di Papua sudah hampir punah.
Hal ini terjadi karena berbagai faktor diantaranya, kurangnya penutur dan perkembangan zaman yang membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mendominasi komunikasi sehari-hari masyarakat Papua. Akibatnya, generasi muda saat ini banyak yang tidak lagi mengenal bahasa daerah mereka sendiri.
“Saya sebagai Wakil Ketua I DPR Papua sangat menyambut baik usulan Balai Bahasa Papua. Bagaimanapun, bahasa daerah merupakan identitas dan jati diri kita sebagai orang Papua tapi juga jati diri bangsa ini,” ujar Beatrix.
Pembentukan regulasi dianggap penting karena melalui Perda, pelestarian bahasa daerah dapat diimplementasikan secara wajib. Misalnya, bahasa daerah Papua dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di setiap jenjang pendidikan.
“Selain itu, regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat penuturan bahasa daerah, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya,” tuturnya.
Page: 1 2
Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L. Rumbiak, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi…
Ketua Bapemperda DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurab, menilai materi sosialisasi Perda RTRW yang…
Ketua Komisi B DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman, menyambut baik dibukanya ruang sosialisasi perdana…
Hingga 21 Juli 2026, realisasi penerimaan retribusi sampah rumah tangga di Kota Jayapura baru…
Pihak keluarga mendesak untuk segera disampaikan karena pihak keluarga tidak menerima jika tindakan TPNPB OPM…
Konsep pasar terapung yang memanfaatkan perahu-perahu sebagai lapak jualan menghadirkan suasana berbeda dibandingkan pasar…