Berharap Calon Kepala Daerah, Jadikan Isu Stunting sebagai Program Stragetis

   Karena dianggap berhasil memimpin Bkkbn Papua, Bkkbn Pusat akhirnya memutasikan Sarles ke Bkkbn Perwakilan Maluku. Selama dua tahun disana tepatnya mulai tahun 2021-2023 Sarles memimpin Kantor Bkkbn Provinsi Maluku yang ada di Ambon.

   “Saya kira karir saya sudah sampai disitu ternyata tidak, karena tahun 2023 kemarin saya dimutasikan lagi ke Bkkbn Provinsi Bali,” ujarnya.

   Di Bkkbn Bali, pria yang kini sudah berambut putih itu, dipercayakan sebagai Kepala Bkkbn selama 1 tahun, sebelum akhirnya pada awal September 2024 kemarin menggantikan Kepala Bkkbn Papua Nerius Auparai yang sudah purna tugas.

   “Bagi saya kembali ke Papua ibarat seperti anak rantau yang pulang kampung, sehingga saat dimutasi perasaan sungguh sangat senang,” tuturnya.

   Berkaitan dengan program kerja, Bkkbn sendiri telah memiliki program yang sifatnya generik atau program kerja yang sudah melekat dengan lembaga tersebut. Namun untuk sekarang ini, pihaknya fokus pada program priortias negara yang diinsturksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo yaitu upaya pencegahan stunting.

   Dikatakan secara jangka waktu kerja, program tersebut mestinya berakhir di tahun 2024. Namun Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali mengangkat masalah tersebut sebagai isu nasional, sehingga dilanjutkan untuk masa kerja 5 tahun ke depan.

  Atas dasar itu, maka Bkkbn daerah tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait termasuk juga masyarakat yang ada di daerah. “Karena stunting ini tidak hanya bicara masalah tubuh yang pendek, tapi lebih dari pada itu berkaitan dengan kecerdasan,” jelasnya.

    Kecerdasan akan menentukan generasi muda untuk mencapai masa keemasannya di tahun 2024. Karena di tahun itu Indonesia akan masuk pada babak perubahan. Sehingga untuk mencapai target tersebut, maka seluruh pihak harus saling bergandengan tangan membangun generasi muda dari sekarang terlebih khusus anak-anak.

   Mereka harus diperhatikan mulai dari usia kehamilan, hingga pada  kelahiran sehingga memiliki harapan hidup yang maksimal sesuai target nasional. “Jadi memang isu stunting ini bukan hanya tugas kami di Bkkbn, tapi butuh peran semua pihak,” tandasnya.

   Khusus di Papua, program penurunan prevalensi stunting, tidak hanya dapat dikerjakan oleh Bkbbn, tapi butuh kerjasama yang solid terlebih khusus pemerintah daerah. Kepala daerah harus memikirkan masalah kependudukan, karena di dalamnya ada faktor lain yang melekat, salah satunya masalah kesehatan.

   Masalah kesehatan akan semakin kompleks, karena didalamnya berbicara tentang stunting, gizi, dan menekan angka kesakitan, serta hal lain yang berkaitan dengan kesehatan. “Kondisi sekarang ini, kita diperhadapkan dengan berbagai masalah kesehatan, itu terjadi karena orang-orang tidak memperhatikan pola hidup sehat,” bebernya.