

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo saat sidak di di Daerah Transad Kampung Skouw Sae Distrik Muaratami, Senin (19/5) lalu. Dalam sidak ini Wali kota menemukan puluhan Warga PNG tanpa dokumen di pemukiman warga ini.(Takim/Cepos)
Menyoal Keberadaan Warga PNG yang Banyak Berkeliaran di Kota Jayapura
Keberadaan warga negara Papua New Guinea (PNG) di Kota Jayapura belakangan makin meresahkan. Selain mereka masuk secara ilegal, banyak diantara mereka yang terlibat dalam kasus kriminal, terutama penyelundupan ganja, komoditas perkebunan, hasil laut dan kriminalitas lainnya.
Laporan: Elfira_Jayapura
Banyak jalur masuk lintas batas antara PNG dengan Kota Jayapura, Indonesia baik lewat jalur laut maupun jalur resmi maupun jalan tikus di kawasan perbatasan darat, membuat aturan lintas batas maupun keimigrasian ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Apalagi dengan adanya faktor kekerabatan yang masih kuat antar warga kedua negara di daerah perbatasan ini, makin memudahkan lalu lintas warga. Bahkan, disinyalir banyak juga di daerah perbatasan ini yang mempunyai dua kewarganegaraan.
Faktor kekerabatan salah satu pemicu sebagian warga Papua Nugini memilih tinggal di Indonesia dalam hal ini wilayah Jayapura. Terutama, di kampung-kampung yang berbatasan langsung dengan PNG. Seperti Kampung Skouw Sae, Skouw Mabo, Skouw Yambe. Bahkan, ada juga warga PNG yang tinggal di wilayah Dok dan Hamadi, hingga di pesisir Kabupaten Jayapura .
“Dari sisi aturan, mereka tidak diizinkan untuk masuk tinggal di dalam negara kita tanpa dokumen status kewarganegaraan. Apalagi merangkap kewarganegaraan,” terang Plh Kaban Perbatasan Provinsi Papua, Dolfinus Kareth saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (12/6).
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…