Categories: FEATURES

Kebijakan Terjemahan Otsus jadi Atensi, Hindari Mainkan Isu SARA

   Oleh sebab itu, momentum Pilkada 2024 calon kepala daerah wajib memaparkan visi maupun misi, serta langkah strategis apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah keamanan di Papua.

   Ketiga, Cakada wajib memiliki langkah strategis untuk membuat peraturan daerah tentang Pemetaan Hak Hak Ulayat. Pasalnya masalah hak ulayat di Papua masih menjadi masalah serius. Ironisnya silih bergantinya pemimpin benang kusut ini tidak dapat diurai secara jelas.

  “Hak ulayat ini mestinya tidak menjadi problem, jika pemerintah mampu menciptakan hukum yang positif, akan tetapi silih berganitnya pemimpin di tanah Papua bicara tanah adat ini tidak pernah dibahas secara serius,” ujarnya.

   Untuk meningkatkan indek pembangunan manusia, langkah yang perlu dilakukan, salah satunya pengelolahan pembangunan harus diserahkan langsung kepada pemerintah daerah tingkat bawah. Sebab menurut Prof Ave, selama ini pemerintah pusat telah mengucurkan dana APBN yang cukup besar, namun karena pengelolahannya kurang maksimal, sehingga daerah menjadi kendala untuk meningkatkan indek pembangunan manusia yang ada di daerah.

  “Dana-dana pembangunan itu harus diberikan ke pemerintah kampung, biarkan masyarakat yang merasakan,” tegasnya.

   Ia mengimbau di Pilkada Papua, tidak ada cakada yang memainkan isu SARA (Suku, Agama, RAS dan Antar Golongan). Pemekaran DOB, tidak untuk memisahkan hak politik orang Papua. Alasannya, karena pemekaran hanya menyangkut batasan wilayah administrasi, namun untuk hak politik tidak ada batasan bagi siapapun yang punya kompetensi dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin di Papua diberi ruang sebebas-besanya untuk berkompetisi.

   “Isu SARA sebenarnya tidak pernah didengungkan, jika kesejahteraan masyarakat dijamin, dan memang secara hukum tidak ada aturan terkait batasan politik OAP di Papua, silahkan berkompetisi secara sehat,” imbuhnya.

   Lulusan Magister Sains ( MS ) Sosiologi Pedesaan Pascasarjana IPB Bogor  tahun 1992 itu menegaskan beberapa point penting yang disampaikan itu harus menjadi atensi para kandidat, karena suhu politik di Papua dengan daerah lain cukup berbeda.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

16 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

17 hours ago

Papua Dibagi Tiga Zona Pembangunan

“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…

18 hours ago

Otsus Papua Terjebak Kepentingan Elit, Gagal Sejahterakan OAP

Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…

19 hours ago

Perempuan dan Anak Paling Rentan Jadi Korban Konflik

Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…

20 hours ago

Marak Aksi Demo, Wali Kota Gandeng Tokoh Masyarakat dan Adat

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…

21 hours ago