Categories: FEATURES

Kebijakan Terjemahan Otsus jadi Atensi, Hindari Mainkan Isu SARA

   Oleh sebab itu, momentum Pilkada 2024 calon kepala daerah wajib memaparkan visi maupun misi, serta langkah strategis apa yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah keamanan di Papua.

   Ketiga, Cakada wajib memiliki langkah strategis untuk membuat peraturan daerah tentang Pemetaan Hak Hak Ulayat. Pasalnya masalah hak ulayat di Papua masih menjadi masalah serius. Ironisnya silih bergantinya pemimpin benang kusut ini tidak dapat diurai secara jelas.

  “Hak ulayat ini mestinya tidak menjadi problem, jika pemerintah mampu menciptakan hukum yang positif, akan tetapi silih berganitnya pemimpin di tanah Papua bicara tanah adat ini tidak pernah dibahas secara serius,” ujarnya.

   Untuk meningkatkan indek pembangunan manusia, langkah yang perlu dilakukan, salah satunya pengelolahan pembangunan harus diserahkan langsung kepada pemerintah daerah tingkat bawah. Sebab menurut Prof Ave, selama ini pemerintah pusat telah mengucurkan dana APBN yang cukup besar, namun karena pengelolahannya kurang maksimal, sehingga daerah menjadi kendala untuk meningkatkan indek pembangunan manusia yang ada di daerah.

  “Dana-dana pembangunan itu harus diberikan ke pemerintah kampung, biarkan masyarakat yang merasakan,” tegasnya.

   Ia mengimbau di Pilkada Papua, tidak ada cakada yang memainkan isu SARA (Suku, Agama, RAS dan Antar Golongan). Pemekaran DOB, tidak untuk memisahkan hak politik orang Papua. Alasannya, karena pemekaran hanya menyangkut batasan wilayah administrasi, namun untuk hak politik tidak ada batasan bagi siapapun yang punya kompetensi dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin di Papua diberi ruang sebebas-besanya untuk berkompetisi.

   “Isu SARA sebenarnya tidak pernah didengungkan, jika kesejahteraan masyarakat dijamin, dan memang secara hukum tidak ada aturan terkait batasan politik OAP di Papua, silahkan berkompetisi secara sehat,” imbuhnya.

   Lulusan Magister Sains ( MS ) Sosiologi Pedesaan Pascasarjana IPB Bogor  tahun 1992 itu menegaskan beberapa point penting yang disampaikan itu harus menjadi atensi para kandidat, karena suhu politik di Papua dengan daerah lain cukup berbeda.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Gara-gara Tanah Dulang, Seorang Pria Tewas Dikeroyok 

   Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…

6 hours ago

Perkuat Pengawasan Telur Anpu, Pemprov Siapkan  Surat Edaran Baru

Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…

7 hours ago

RDP Panja Pelayanan Publik Tak Dihadiri Pihak DLHK

   Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…

8 hours ago

Realisasi Fisik PUPR Papua Hampir 70 Persen

  Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…

9 hours ago

500 Kendaraan Terjaring Operasi Patuh DLHK

  Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…

10 hours ago

Akhiri Antrean BBM, DPRP Beri Deadline Pertamina

DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…

11 hours ago