Tidak Terawat, Kondisi Bangunan Memprihatinkan, Empat Bulan Tak Beroperasi

Melihat Kondisi Rumah Pemotongan Hewan di Kampung Yoka Distrik Heram

Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memotong ternak sapi, pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kampung Yoka. Hanya saja, fasilitas yang awalnya dibangun Pemprov Papua sejak 2002 silam ini, kini kondisinya tak lagi sesuai harapan.   

Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura

Sepi, bangunan yang dulunya megah itu kini mulai rusak dan kelihatan tidak terawatt. Dnding tembok bangunan pun tampak kotor dan dicoret-coret, membuat bangunan itu terlihat kumuh.

Bahkan, dari pantauan Cenderawasih Pos,Selasa (7/5), sejumlah pintu dan jendela dan beberapa alat operasional dari bangunan itu rusak.

  Bangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dulunya dibangun Pemerintah Provinsi Papua  di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, awalya digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ruminansia sejak diresmikan pada 27 September 2002) silam. Namun karena suatu alasan bangunan tersebut pada bulan Januari 2024 lalu tidak digunakan lagi dan mangkrak sampai saat ini.

   Diketahui bangunan yang sudah terlantar kurang lebih selama empat bulan tersebut kondisinya tidak layak, banyak bagian bagunan yang rusak, kayu rapuh, plafon tampak ada yang rusak dan tembok retak serta   penuh coretan.

   Kepala Tata Usaha UPTD RPH, Christo Rumbarar,S.Pt mengaku  bahwa RPH tersebut telah berhenti beroperasi sejak Januari 2024 lalu, dan terakhir beroperasi pada bulan Desember 2023 yang lalu.

   “Untuk tahun kemarin itu lancar, Desember 2023, kemudian untuk tahun ini sedikit terhambat untuk aktivitas di RPH, RPH sementara tidak berjalan,” kata Rumbarar kepada Cenderawasih Pos, Selasa (7/5).

  “Dari Januari –Desember (2023) kami potong, dari Januari hingga sekarang belum (beroperasi), tapi kami punya target satu satu dua Minggu ini kami melakukan pemotongan, tinggal tunggu anggaran dari dinas,”  tambah Rumbarar.

  Menurut Rumbarar, dihentikannya aktivitas di RPH tersebut, disebabkan kurangnya anggaran operasional dari pemerintah kota di tahun 2024 ini. “RPH sementara tidak berjalan karena terkendala dengan bermasalah dengan anggaran, tetapi dalam beberapa waktu ke depan ini, kita akan coba melakukan walaupun dengan anggaran terbatas,” jelasnya.

  “Jadi ada bagian-bagian teknis yang kami abaikan walaupun itu sangat vital,” tambahnya.

Sebelumnya dana yang dianggarkan ke RPH mencapai Rp 300 Juta hingga Rp. 500 Juta per tahun, kemudian dipangkas menjadi Rp.100 Juta untuk operasional tahun 2024.

  Karena dengan agaran terbatas itu, tenaga kerja di RPH di kemudian di-PHK. “Kami pegawai semua yang kerja disini menghandle semua pekerjaan walaupun tanpa imbalan,”ujarnya.

   Lebih lanjut ia merincikan, apabila anggaran hanya Rp. 100 juta per tahun, gaji pegawai dan solar mesin per bulan itu tidak akan cukup, makannya RPH tidak bisa operasi dari Januari hingga saat ini. “Minimal biaya Operasional RPH ini Rp 500 juta per tahun, baru bisa berjalan normal, jangankan Rp 500 juta kalau RPH di luar Papua ini mencapai Rp 1 M,” ujarnya

   Disampaikan Rumbarar bahwa, target awal dari RPH tersebut yakni 50 ekor sapi per harinya, akan tetapi nyatanya di lapangan hanya 10 hingga 15 ekor sapi per harinya. Jumlah tersebut termasuk dari Kabupaten Keerom, Jayapura dan Kota Jayapura.