Namun, suara dari lapangan menunjukkan bahwa transformasi digital tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi pelaksana kebijakan. Dinamika yang dialami para juru parkir ini mungkin belum mewakili keseluruhan kondisi di Kota Jayapura.
Namun, ia cukup menjadi cermin bahwa setiap kebijakan publik membutuhkan pendekatan yang manusiawi: sosialisasi yang intens, transisi yang bertahap, serta solusi konkret bagi mereka yang terdampak langsung.
Di titik inilah, QRIS bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang bagaimana pemerintah hadir memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.(*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah Kabupaten Keerom terus intens memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Melalui Dinas Perindustrian, Tenaga…
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendorong…
Bupati Keerom, Piter Gusbager, mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar euforia perhelatan Piala Dunia 2026 tidak…
SMA YPPK Asisi Sentani masih membuka pendaftaran peserta didik baru Tahun Ajaran 2026/2027 karena kuota…
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Jayapura, Samuel Telenggen, menilai…
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua, Adyantana Meru Herlambang, mengatakan penyidikan perkara ini telah…