Belum Dikelola Secara Optimal, Kontribusi Terhadap PAD Masih Rendah

   Kata Alex, saat ini banyak aset milik Pemprov Papua yang belum terkelola secara optimal. Bahkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Oleh karena itu, salah satu langkah ke depan adalah menertibkan aset yang saat ini digunakan oleh pihak lain tanpa memberikan kontribusi kepada daerah.

   “Aset kita seperti Hotel Mapia dan pelabuhan perikanan yang berada di Kabupaten Biak. Namun kontribusinya terhadap PAD masih di bawah 50 persen. Ini menjadi tantangan kita, bagaimana berinovasi agar aset tersebut memberi dampak ekonomi,” jelasnya.

   Selain itu, pemerintah juga menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan semua sertifikat aset milik Pemprov sudah terdaftar dan sah secara hukum.

   Gubernur, kata Alex, juga terus mendorong seluruh OPD agar mengelola aset secara profesional dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial.

  Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan aset Pemprov di antaranya Lapangan Mandala, Hotel Numbay yang berlokasi di Kota Jayapura.

Ada juga aset Pemprov yang berlokasi di DKI Jakarta seperti Mess Cendrawasih II, Mess Cendrawasih III, Mess Cendrawasih IV, tanah dan bangunan di Bandung, Bekasi dan Manggarai, Mess cendrawsih I berlokasi di Tanah Abang.

  Dari data Cenderawasih Pos, ada juga Aset Pemprov yang berada di wilayah Kabupaten Jayapura,  tepatnya di wilayah Sentani seperti halnya aset-aset Venue yang kelola Pemprov seperti kawasan Stadion Lukas Enembe dan venue PON Lainnya.

  Selain aset yang masih baru ini, juga ada aset lama  yang kini mulai terlantar dan rawan diserobot masyarakat, karena tidak diperhatikan baik. Seperti halnya Balai Transmigrasi atau Balai Diklat Kependudukan Pemukiman yang berada di depan Yonif 751/R di Sentani.

  Aset Balai transmigrasi dulu sempat aktif  untuk kegiatan kantor dan kegiatan pelatihan lainnya. Hanya saja seiring perubahan nomeklatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, aset Balai Transmigrasi ini pun kondisinya miris. Bahkan, kembali diklaim oleh masyarakat adat. Begitu juga dengan aset  Diklat Sosial belakang Yonif 752.