Categories: EKONOMI BISNIS

Daging Sapi Lokal Belum Bisa Penuhi Permintaan Konsumen

JAYAPURA – Terkait dengan pasokan daging sapi impor saat ini yang masih belum masuk di Papua, dikarenakan masih ada larangan Pemprov terkait masuknya daging sapi impor ke Papua berkaitan dengan permasalahan virus.

Manager Saga Grup, Haris Manuputhi menjelaskan sampai dengan saat ini pihaknya hanya menyediakan stok daging sapi lokal, akan tetapi stok tersebut terbatas, sementara pelanggan tidak semuanya membutuhkan daging sapi lokal, seperti restoran, perhotelan rata-rata mencari daging sapi impor.

”Karena ada jenis tekstur daging sapi impor yang memiliki spesifikasi tertentu untuk restoran dan perhotelan, sementara pada daging sapi lokal sulit memperoleh daging seperti yang diminta konsumen,”Katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (7/11) kemarin.

Diakuinya, dengan adanya kebijakan Pemerintah terkait larangan masuknya daging sapi impor ke Papua, dengan pemikiran berpotensi menularkan ke hewan dan ternak di Papua, pihaknya harapkan pemerintah bisa mengkaji kembali keputusan tersebut.

“Apa lagi pada kondisi menjelang Nataru kebutuhan daging sapi, pasti meningkatkan dan kami harapkan masyarakat bisa menikmati daging sapi dengan kulit yang sehat dan terpenuhi kandungan gizinya,”Tambahnya.

Untuk diketahui, karena stok daging sapi lokal yang disediakan, maka harga juga akan mengikuti harga lokal saat ini harga daging sapi lokal capai Rp 140 ribu -Rp 160 ribu/kg.

Hal serupa juga diungkapkan oleh, Kepala Toko Hypermart, Gatot mengatakan bahwa sampai dengan saat ini semenjak pemerintah membatasi pengiriman daging sapi dari luar masuk ke Papua, pihaknya kesulitan mendatangkan daging sapi.

“Stok daging di Hypermart menipis, penjualan daging lokal juga kosong,” terangnya.

Diakuinya, dengan kondisi yang ada pastinya masyarakat juga tidak dapat membeli daging sapi di Hypermart karena jika stok habis maka daging sapi kosong.

“Kami masih menunggu sampai pemerintah mengijinkan masuknya daging sapi dari luar ke Papua,”Pungkasnya. (ana/gin)

newsportal

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

21 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

22 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago