

Komiditi pertanian yang dijual di pasar Otonom Kotaraja, Rabu (4/2). Berdasarkan rilis BPS Papua Januari 2026, seluruh provinsi di wilker Kantor KPw BI Provinsi Papua secara bulanan mengalami deflasi, kecuali Provinsi Papua Selatan yang mengalami inflasi sebesar 1,06% (mtm). (foto:Priyadi/Cepos)
JAYAPURA – Seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua tercatat mengalami deflasi secara bulanan pada Januari 2026, kecuali Provinsi Papua Selatan yang mengalami inflasi sebesar 1,06 persen (month to month/mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono mengatakan perkembangan tersebut merujuk pada rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2026. Inflasi di Papua Selatan dipicu oleh menipisnya stok pangan lokal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta ketidakpastian cuaca.
Sementara itu, inflasi tahunan Januari 2026 secara agregat tetap tercatat meningkat. Kenaikan ini dipengaruhi oleh efek dasar yang rendah (low base effect) akibat diskon tarif listrik pada Januari 2025.
“Selain itu, ketidakpastian global turut mendorong kenaikan harga emas. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Januari 2026 terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau,” kata Warsono, Rabu (4/2).
Ia menambahkan, peningkatan harga juga sejalan dengan naiknya permintaan pada periode awal tahun yang tidak diimbangi oleh pasokan pangan lokal.
Adapun perkembangan Inflasi per Provinsi yaitu Provinsi Papua mencatat deflasi bulanan sebesar 0,36 persen (mtm), dengan inflasi tahunan 3,55 persen (year on year/yoy). Deflasi terutama disumbang oleh komoditas angkutan udara, buah pinang, tomat, sirih, dan cabai rawit. Sementara itu, inflasi didorong oleh kenaikan harga kangkung, emas perhiasan, ikan tuna, ikan kawalina, dan sigaret putih mesin.
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…