

Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Raden Guna Dharma saat melepaskan beras bantuan bantuan sosial, Jumat (31/3) lalu. (FOTO:Bulog for Cepos)
JAYAPURA – Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras secara bertahap untuk enam Provinsi di Tanah Papua.
Pemimpin Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat, Raden Guna Dharma mengatakan, Perum Bulog ditugaskan oleh Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan bansos tersebut.
“Bantuan pangan berupa beras ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi, sekaligus untuk mitigasi dan antisipasi lonjakan harga yang berdampak pada inflasi,”Katanya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Minggu (2/4) kemarin.
Diakuinya, bantuan pangan disalurkan sebelum lebaran hingga tiga bulan kedepan dan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo.
“Secara keseluruhan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk penyaluran bansos beras sebanyak 4.971 ton untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Papua termasuk untuk Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Pegunungan dan provinsi induk Papua, ” tambahnya.
Menurutnya, per KPM akan menerima 10 Kilogram beras per bulan selama tiga bulan terhitung Maret hingga Mei 2023. Pada tahap awal, Perum Bulog menyalurkan untuk wilayah Jayapura, Merauke dan Fak-fak. Khusus di wilayah Jayapura, bansos beras diberikan secara simbolis kepada KPM yang berada di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara.
“Khusus untuk kelurahan Tanjung Ria sebanyak 8.400 Kilogram atau 8,4 ton,”Pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Luna Debua mengatakan, penyaluran bantuan pangan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
“Harapan kami melalui Bapanas kepada Perum Bulog sebagai penyalur dan PT Pos Indonesia sebagai transporter, bantuan pangan tersebut dapat tersalur hingga ke daerah terpencil,”Ujar Luna.
Luna mengungkapkan bahwa penerima manfaat bantuan pangan tersebut berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI. (ana/gin)
“Untuk saat ini semua masih bisa terjadi. Pemain asing yang pasti kita sedang mencari. Tiga-tiganya…
Direktur Eksekutif POHR, Thomas Ch. Syufi, menegaskan bahwa karya tersebut bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan…
Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang diskusi publik terkait persoalan besar yang selama ini dirasakan…
Sejak pukul 05.30 WIT panitia hari-hari besar Islam (PHBI) Provinsi Papua sudah mempersiapkan tempat di…
TPNPB Kodap XVI Yahukimo juga lanjut Sebby mengancam akan terus melakukan patroli dan operasi terhadap…
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan empat warga negara asing (WNA) asal China sebagai tersangka dalam kasus…