Komnas HAM Papua Tagih Janji Jokowi

Menempatkan Putra Asal Papua di Jabatan Strategis di Mabes Polri

JAYAPURA-Pergantian jabatan Kapolri saat ini mulai ramai dibicarakan. Terkait hal ini Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramadey mengingatkan Presiden Joko widodo untuk memenuhi janjinya kepada masyarakat Papua untuk menempatkan sosok putra Indonesia asal Papua di jabatan strategis di Mabes Polri atau bahkan menjadi Kapolri.

“Irjen Pol Paulus Waterpauw sosok putra Papua di jajaran Polri yang tepat bisa melanjutkan kepemimpinan Kapolri sebelumnya Tito Karnavian,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/12).

Menurut Frits, mengelola kondisi Kamtibmas di Papua dalam menghadapi kelompok sipil bersenjata maka diperlukan sosok seorang Kapolri yang tepat. Supaya tidak semata-mata mengunakan pendekatan keamanan.

“Pendekatan penegakan hukum yang terukur dan negosiasi adalah alternatif agar tidak mengundang reaksi internasional dalam prespektif HAM. Kita ingat isu HAM bisa memberikan dampak buruk bahkan dengan isu HAM bisa mendorong disintegrasi Papua dari Indonesia,” tegas Frits.

Untuk itu, Frits mengingatkan Presiden Jokowi untuk memenuhi janjinya kepada masyarakat Papua untuk menempatkan sosok putra Indonesia asal Papua di jabatan strategis di Mabes Polri.

Menurut Frits, Papua bukanlah wilayah basis gerakan teroris. Melainkan Papua wilayah basisnya kelompok sipil bersenjata yang sedang melakukan aksi dalam rangka kemerdekaam Papua. Sehingga ini membutuhkan sosok Kapolri yang bisa memahami bagaimana  pendekatan penegakan hukum dalam rangka penyelesaian.

“Penegakan  hukum bukan satu-satuya aspek penyelesaian, tapi pendekatan lain yakni pendekatan humanis dalam aspek kepolisian menjadi penting pendekatan negosiasi,” ucap Frits.

Frits menerangkan bahwa Indonesia mempunyai pengalaman kasus Timur Leste dan jangan sampai hal itu terjadi di Papua. Oleh sebab itu, Kapolri baru harus belajar dari pendekatan yang dibangun oleh Tito Karnavian dan Idham Azis. “Pendekatan sikologi menjadi penting dalam rangka operasi penegakan hukum,” tegasnya.

Menurut Frits, tahun 2019  Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya menjanjikan kepada masyarakat Papua bahwa jika Kapolda Irjen Pol Paulus Waterpauw sukses menyelesaikan konflik rasis yang waktu itu hampir terjadi di semua tanah Papua. Maka Presiden menjanjikan untuk mempersiapkan sosok anak Papua untuk menempati posisi strategis di jajaran kepolisian.

“Mengelola Papua hari ini teramat rumit, karena selain operasi keamanan yang dipimpin oleh Kepolisian. Adalagi struktur baru yang namanya Kogabwilhan yang bisa membuat kegaduhan antara upaya peyelesaian papua secara dialogis dan negosiasi,” kata Frits.

Ia meminta agar pimpinan Kepolisian memiliki perhatian lebih terhadap Papua. Karena posisi  Papua memiliki dimensi internasional yang pejuangnya adalah berindikasi perjuangan Papua merdeka. (fia/nat)