Tahun 2022 Kelola Dana Rp 7,7 T, Tahun 2023 Papua Hanya Rp 2,3 T
JAYAPURA – Kunjungan kerja sehari di tanah Papua, Wapres Ma’ruf Amin melihat produk UMKM, penyerahan secara simbolis bantuan modal kredit usaha rakyat, penyerahan sertifikat kompotensi pelatihan serta bantuan OAP Baznas Provinsi Papua.
Wapres juga meresmikan Kantor Sekertariat Badan Pengarah Papua (BPP) di lantai 5 Kantor GKN, bertemu dengan tokoh agama, memberikan pengarahan kepada Pejabat di lingkungan Provinsi Papua, Ketua DPR, Ketua MRP, Pangdam dan Kapolda serta Perbankan yang dipusatkan di GKN, Selasa (29/11).
Dalam arahannya, Wapres menyampaikan pertemuan untuk membicarakan berbagai masalah yang dihadapi dari dampak adanya Otsus yang baru tahun 2021 dan pembagian daerah menjadi 4 Provinsi di tanah Papua.
Sebagaimana kata Wapres, ada beberapa konsekuensi baik soal anggaran, pelayanan kesehatan, masalah pndidikan bahkan juga masalah kemungkinan nanti ketika Pemilu yang akan datang tentang berapa pembagian daripada anggota DPR masing masing Provinsi akan dihitung kembali.
Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, dengan hadirnya UU nomor 2 tahun 2021 yang mengatur tentang Otsus Papua maka mamasuki babak baru dalam pengelolaan Otsus.
“Terima kasih sudah mengelola Otsus dengan segala dinamikanya, masih ada berbagai pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan hingga tuntas. Saya harap bisa bekerja bersama,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan pengarahannya.
Ketua BPP ini juga menekankan bahwa perubahan Otsus merupakan suatu yang wajar yang dalam proses siklus kebijakan nasional. Sehingga itu, perubahan memerlukan masa transisi utamanya untuk menata Otsus Baru sehingga perubahan dapat membawa dampak tersendiri. “Saya instruksikan pada menteri terkait agar menyepakati jalan tengah dalam mengfokuskan penyelesaian masalah yang timbul,” ucapnya.
Wapres juga menyampaikan, berikan perhatian kepada upaya penataan perubahan skenario dana otsus serta dampaknya bagi beberapa kebijkasanaan daerah seperti akibat dari pemekaran, Kartu Papua Sehat dan beasiswa serta kebijakan lainnya.
“Negara telah meletakan kebijakan pembentukan provinsi baru di tanah papua, maka kehadiran provinsi baru tersebut merupakan kunci yang akan mengubah desain pembangunan dan pelayanan publik sehingga lebih dekat pada akar rumput,” tuturnya.
Meskipun secara administratif terdapat perbedaan, tetapi Papua sebagai satu kesatuan sosial budaya tetap terjalin dalam rumah besar tanah Papua.
Dilain sisi, UU Otsus tahun 2021 memberikan amanat baru dengan lahirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP).
“Ini menjadi tugas sekaligus kesempatan bagi kita semua untuk meletakan fondasi bagi masa depan Papua. Saya mengajak semua pihak memperkuat pola singkronisasi, harmonisasi dan koordinasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk mengoptimalkan kemitraan dengan pihak terkait,” terangnya.
Disampaikan Wapres, membangun Papua ada rencana induk percepatan pembangunan. Setiap usulan disinkronkan sehingga menjadi acuan dan dari usulan masyarakat, para tokoh menjadi rencana percepatan pembangunan Papua.
“Kita semua ingin mewujudkan tanah Papua yang kondusif dan damai, disamping membangun kesejahteraan juga membangun Papua yang maju dan sejahtera juga Papua yang damai. Sehingga semua pihak mengambil peran agar Papua damai dan pembangunan tidak terganggu,” ungkapnya.
“Kesejahteraan hanya bisa kita peroleh kalau kita dalam suasana yang damai, mari duduk bersama, temukan solusi dan rumuskan jalan untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di tanah Papua,” sambungnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Papua M Ridwan Rumasukun memaparkan soal pembangunan di bumi cenderawasih di periode kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal.
Tentang pembangunan penerimaan dan pengelolaan keuangan Otsus, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang infrastruktur dan dalam bidang ekonomi. “Ini akan kita kolaborasikan,” ucap Sekda singkat.
Sementara itu, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menyampaikan, dengan adanya Otsus di Tanah Papua menunjukan semua pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi menunjukan angka yang meningkat. Juga pembangunan di Papua berhasil dan bisa membantu masyarakat Papua.
“Dalam pelaksanaan UU Otsus kita telah melihat beberapa hal. Namun juga setelah keputusan DOB ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama, sehingga yang sesungguhnya menjadi rakyat di tanah Papua bisa menikmati pembangunan yang sama,” ucapnya.
Disampaikan, dengan kebijakan pemerintah pusat membantu langsung dana transfer ke provinsi yang ada di tanah Papua terutama Provinsi Induk dan tiga DOB. Terjadi pembagian transfer pusat kepada daerah yang mengakibatkan di Provinsi Papua mengalami penyusutan sebesar 73 persen.
Yang awalnya tahun 2022 Provinsi Papua mengelola sebesar Rp 7,7 T dari uang transfer pusat, namun dengan kebijakan pemerintah pusat saat ini yang membagi lewat menteri keuangan sehingga tahun 2023 mendatang hanya mendapatkan Rp 2,3 T, Papua Selatan Rp 1,5 T, Papua Tengah Rp 1,8 T dan Papua Pegunungan Rp 2 T.
“Dengan pembagian ini sangat memberatkan kami di Provinsi Induk, yang menjadi beban adalah komponen anggaran seperti biaya pendidikan bagi beasiswa sebagaimana APBD tahun 2022 kami membiayai Rp 420 M, tetapi dengan pemotongan kami hanya mendapat Rp 2,3 T maka di tahun 2023 DPRP hanya bisa membiayai Rp 100 M,” terangnya.
Di bidang kesehatan contohnya di RSUD Dok II yang dulunya DPRP membiayai Rp 300 M di tahun 2022, namun di tahun 2023 hanya bisa membiayai Rp 200 M, RS Abepura Rp 158 M tahun 2022 di tahun 2023 membiayai Rp 80 M dan RS Jiwa dari 60 M menjadi 20 M. “Kita mohon ada kebijakan sehingga semua pelayanan kesehatan dan pendidikan tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Setelah menyelesaikan kunjungan di Jayapura, Wapres Ma’ruf Amin didampingi sang Istri Wury Estu Handayani Amin dan rombongan tiba di Bandara Mopah Merauke sekitar pukul 16.30 WIT.
Setelah penyambutan, Wapres bersama rombongan langsung menuju swiss Belhotel Merauke tempat menginap untuk istirahat. Rencananya Rabu (30/11) pagi ini, Wapres akan memulai kegiatan dengan olahraga pagi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan dialog dengan Pj Gubernur Papua Selatan, 4 bupati selatan dan tokoh agama, masyarakat dan adat yang akan dilangsungkan di di Swiss Belhotel. Setelah pertemuan itu, kemudian dilanjutkan pertemuan dengan para petani di Semangga Jaya, Distrik Semangga Merauke. (fia/ulo/wen)