Aksi anarkis massa itu berawal dari langkah Kejaksaan Negeri Sorong memindahkan empat orang tahanan politik kasus dugaan makar yang merupakan anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat orang berinisial AAG, NM, MS, dan PR itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar terkait aktivitas NFRPB. Pemindahan ke Makassar untuk keperluan persidangan.
Hingga saat ini situasi dan kondisi Kota Sorong sudah berangsur pulih. Kendati demikian, personel gabungan TNI dan Polri masih terus berjaga di beberapa titik strategis untuk mengantisipasi adanya gangguan susulan. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku di balik aksi brutal yang terjadi di Kota Sorong.
“Aksi brutal berupa pemblokiran jalan dan perusakan fasilitas umum sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga,” jelasnya di Sorong, Rabu malam.
Gubernur menyampaikan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh dibiarkan tumbuh di tengah masyarakat.
Ia berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan cepat agar pelaku kekerasan bisa segera diproses secara hukum.
“Kita tidak boleh memberi ruang untuk kekerasan. Proses hukum harus berjalan, karena ini sudah masuk kategori kriminal,” tegas Gubernur Elisa Kambu.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing dan tetap menjaga situasi kondusif. Masyarakat harus percaya pada aparat keamanan dalam menangani situasi ini. Selain itu, Gubernur meminta peran aktif dari keluarga, tokoh agama, dan lembaga masyarakat untuk membimbing anak-anak muda agar tidak terlibat dalam aksi-aksi yang merugikan banyak pihak.
“Kita sudah sampaikan ke semua BPBD kabupaten/kota untuk tetap waspada, sekaligus meminta mereka untuk menyampaikan…
Jumlah awak pesawat juga belum dipastikan sepenuhnya karena masih diperiksa lebih lanjut. Namun, petugas melihat…
Kegiatan yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dan Satpol PP Kabupaten Sarmi…
Gubernur mengatakan, langkah itu merupakan tindak lanjut dari hasil audit Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan atas…
Kepala BPBD Kabupaten Jayapura, Lefinus Ragainaga, menjelaskan bahwa dari total tersebut, 345 KK merupakan warga…
Dikatakan perwakilan mahasiswa ini tindakan sewenang-wenang ini itu bukan hal tetapi sering terjadi. Karena itu…