Aksi anarkis massa itu berawal dari langkah Kejaksaan Negeri Sorong memindahkan empat orang tahanan politik kasus dugaan makar yang merupakan anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat orang berinisial AAG, NM, MS, dan PR itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar terkait aktivitas NFRPB. Pemindahan ke Makassar untuk keperluan persidangan.
Hingga saat ini situasi dan kondisi Kota Sorong sudah berangsur pulih. Kendati demikian, personel gabungan TNI dan Polri masih terus berjaga di beberapa titik strategis untuk mengantisipasi adanya gangguan susulan. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku di balik aksi brutal yang terjadi di Kota Sorong.
“Aksi brutal berupa pemblokiran jalan dan perusakan fasilitas umum sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga,” jelasnya di Sorong, Rabu malam.
Gubernur menyampaikan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak boleh dibiarkan tumbuh di tengah masyarakat.
Ia berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dan cepat agar pelaku kekerasan bisa segera diproses secara hukum.
“Kita tidak boleh memberi ruang untuk kekerasan. Proses hukum harus berjalan, karena ini sudah masuk kategori kriminal,” tegas Gubernur Elisa Kambu.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing dan tetap menjaga situasi kondusif. Masyarakat harus percaya pada aparat keamanan dalam menangani situasi ini. Selain itu, Gubernur meminta peran aktif dari keluarga, tokoh agama, dan lembaga masyarakat untuk membimbing anak-anak muda agar tidak terlibat dalam aksi-aksi yang merugikan banyak pihak.
Berdasarkan keterangan saksi yang juga merupakan keluarga korban Maklon (31) mengatakan korban saat ini sudah…
Ia menegaskan, masuknya Injil ke Tanah Tabi menjadi tanda bahwa kasih Kristus terus hidup dan…
Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkomdigi Nomor 2 Tahun 2026 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dari…
Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ketahanan energi Indonesia hanya bergantung pada cadangan jangka…
Menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu, status siaga 1 TNI yang…
Terkait dengan THR, Pemerintah Kabupaten Keerom telah menyiapkan dana yang cukup besar, yakni mencapai Rp18…