Keluarga mengaku, kata Petrus bahwa mereka telah izin untuk dilakukan pembongkaran terhadap makam tersebut, tetapi informasi itu belum dinyatakan benar.
Diakui Petrus, satu bulan sebelum pembongkaran itu pihak keluarga sempat meminta izin dengan instansi terkait dan petugas TPU tetapi tidak diizinkan. Dikarenakan melanggar aturan dan belum memenuhi syarat yang di tentukan oleh pemerintah.
Tidak hanya itu, banyak pihak keluarga dari korban penderitaan Covid-19 yang menginginkan makamnya dipindahkan, tetapi terhalang dengan aturan.
“Ada beberapa pihak keluarga juga yang mencoba menghubungi kami untuk di pindahkan karena kami tidak punya kewenangan untuk menjawab terkait itu,” ujarnya.
Sementara itu salah seorang petugas yang enggan menyebutkan namanya mengaku sempat melihat makam itu berantakan dan menemukan kaus tangan para pengali.
“Saya kaget, memang betul makamnya sudah diacak-acak begitu. Tetapi batu nisannya dikembalikan ke tempat semula, tetapi kuburan utuh, seakan-akan masih ada orang nya dibawa,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (27/6) kemarin.
Menurutnya, makam tersebut bisa dipindahkan, dan banyak juga yang mau pindahkan tetapi dari pemerintah tidak mengizinkan.
“Belum bisa dipindah, kalau menurut saya, banyak yang mau kasih pindah tetapi tidak diizinkan, diakan termasuk pencuri, walaupun keluarganya punya jenazah, tetapi dia tidak menghargai kita disini,” tegasnya. (kar/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…