Pemekaran Tiga Provinsi Papua Disepakati

Tinggal Disahkan di Paripurna

JAKARTA-Pemekaran tiga provinsi baru di tanah Papua tinggal selangkah lagi. Jika tak ada aral melintang, tiga draf rancangan Undang-undang (UU) terkait daerah otonomi baru (DOB) akan disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (30/6) besok.

Kemarin (28/6), sembilan fraksi di DPR RI, bersama Komite 1 DPD dan Pemerintah sepakat untuk mengambil keputusan tingkat I terhadap tiga RUU. Yakni RUU tentang Papua Selatan, RUU Papua Tengah dan RUU Papua Pegunungan.

Pengambilan keputusan itu dilakukan setelah norma terkait pengisian Aparatur Sipil Negera (ASN) mencapai titik temu. Poin itu krusial karena ASN sebagai penggerak birokrasi di tiga provinsi baru. Dalam kesepakatan, nantinya birokrasi di Pemprov akan didominasi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dari Orang Asli Papua (OAP).

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, sebanyak 80 persen OAP akan mengisi ASN di tiga DOB. Hal itu merupakan respon dari aspirasi masyarakat Papua. Sebab, dari aspirasi yang dilakukan, ada kekhawatiran eksistensi OAP tergerus jika birokrasi diisi oleh SDM dari luar Papua. ”Agar tidak terjadi migrasi,” ujarnya dalam rapat di Komisi II DPR RI, kemarin.

Keputusan politik tersebut, bukan tidak membawa konsekuensi. Sebab berdasarkan perhitungan, ada kekurangan SDM dari kalangan OAP. Untuk mensiasasinya, DPR dan pemerintah juga sepakat untuk memberikan kebijakan afirmasi dalam rekrutmen ASN.

Untuk rekrutmen di tiga provinsi baru tersebut, batas maksimal usia pendaftaran calon PNS OAP diberi ruang hingga usia 48 tahun. Itu berbeda dengan daerah lainnya yang dipatok maksimal 35 tahun. Selain itu, pegawai honorer kategori II yang berstatus OAP juga dapat direkrut menjadi PNS dengan batas usia maksimal 50 tahun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Ad Interim Mahfud MD menambahkan, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Antara lain dengan memindahkan pegawai dari provinsi induk.

”Kebutuhan ASN di DOB Papua nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS 2021 dari provinsi induk,” ujarnya.

Selain itu, kata Mahfud, ada juga SDM yang siap disokong dari berbagai jenis program kedinasan. Antara lain OAP para penerima program beasiswa magister yang tahun ini terdapat sekira 434 orang. Kemudian, ada sekira 487 OAP lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang siap didinaskan.

Sementara itu, dalam rapat pengambilan keputusan, Komisi II menegaskan pengesahan draf RUU bukanlah akhir. Melainkan menjadi awal dari dimulainya proses pemekaran di Papua. Komisi II meminta pemerintah khususnya Kemendagri untuk membuat roadmap bagi tiga provinsi hingga benar-benar mapan dan mandiri.

”Ini jadi agenda monitoring dan pengawasan komisi II,” kata Doli.

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengapresiasi kerja Panja yang bisa menuntaskan RUU secara efektif. Pemerintah, kata Wempi, optimis pemekaran akan membawa dampak positif untuk perkembangan Papua. Khususnya dalam hal kesejahteraan dan pelayanan publik. (far/bay/JPG)