

Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi
JAYAPURA – Tak hanya eksekutif, roda pemerintahan di lingkup legislative nampaknya masih menyisakan celah adanya temuan pelanggaran. Pasca KPK membeberkan soal peluang pemborosan ratusan miliar termasuk banyaknya kendaraan dinas yang tidak diketahui rimbanya, salah satu lembaga yang ikut mengelola adalah secretariat DPRP.
Hanya saja untuk mendapatkan data terkait ini pihak sekretariat nampaknya masih sulit memberikan penjelasan. Meski begitu keterangan lain justru diperoleh dari mantan Sekwan, Dr Juliana Waromi. Dikonfirmasi Cenderawasih Pos banyak informasi yang diberikan dimana jika ditelusuri temuan tersebut tidak sekedar menyasar pada bagian kesekretariatan tetapi juga pucuk pimpinan DPR.
“Ini yang saya wanti-wanti sebab peluang itu (temuan) itu besar sekali. Jika dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh maka kemungkinan akan terungkap satu persatu,” ungkap Juliana Waromi melalui ponselnya, Rabu (22/7).
Ia menyebut terkait aset serta pelaporan di sekretariatan yang berpeluang menjadi temuan. Mulai dari inventaris di ruangan, kendaraan dinas hingga penganggaran double. Juliana sendiri tak menampik jika hingga kini ia belum menyerahkan ruangannya dengan alasan masih ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan dan membutuhkan tandatangannya. Meski begitu ASN paling senior di Papua ini siap untuk melimpahkan semua jika sudah ada sekwan definitive.
“Terkait asset di DPR semua ada aturannya, kita semua diatur bagaimana menggunakan dan bertnggungjawab. Semua yang ada di saya tentu siap saya serahkan namun menunggu sekwan baru. Tentu ini akan lebih baik jika langsung diterima oleh pejabat definitive,” bebernya.
Lalu untuk mes DPRP menurut Juliana kunci gedung tersebut telah dikembalikan namun setelah itu disinyalir justru banyak barang yang keluar namun tidak jelas dibawa oleh siapa.
“Untuk aset kami sangat menjaga dan plt (pelaksana tugas) juga harus bisa menjaga semuanya baik-baik karena selama ini semuanya kami tata sedemikian rapih. Saya mendengar ada banyak yang dibobol jadi pejabat yang sekarang tolong ditertibkan lagi,” pinta Juliana.
Salah satu poin yang disiapkan dalam rancangan instruksi kepala daerah adalah pembatasan jumlah pembelian BBM…
Kepala BGN Regional Papua Tengah Nalen Situmorang mengonfirmasi bahwa tiga SPPG yang berstatus suspen tersebut…
Aksi damai ini digelar bertepatan dengan hari kedelapan berjalannya operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Keheningan…
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 152.319 anak di…
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengatakan…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Irwanto F. Halitopo, mengatakan keberadaan kapal tersebut memiliki peluang untuk…