“Saya cuma ingatkan jangan sampaikan KPK masuk dan periksa pasti ada yang kena,” cecarnya. Juliana juga memberi saran untuk segera menginventarisir asset kemudian segera masukkan ke lelang agar tidak lagi menjadi beban dan menggangu neraca. Kalau mau memaksa pegawai rasanya sulit sebab saat ini pegawai juga tidak punya uang,” tutupnya.
Juliana juga memberi saran untuk segera menginventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak kemudian hasilnya dikirim ke Badan Aset agar bisa dihapus atau dilelang sehingga tidak menjadi beban dan mengganggu neraca keuangan pemerintah Provinsi Papua sebab selama ini persoalan aset masih menjadi pergumulan dari tahun ke tahun.” tambah Juliana.
Sementara Plt Sekwan DPRP,Mulyani yang dikonfirmasi terkait informasi ini menjawab singkat untuk menanyakan langsung ke ketua DPR. “Ke pak ketua langsung saja mas,” singkat Mulyani. Sementara Ketua DPRP, Denny Bonay yang dikonfirmasi sejak Rabu (22/7) hingga Jumat (24/7) tidak memberi respon. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Perjalanan itu dimulai sekitar akhir 2015 hingga awal 2016. Saat itu, Mamik yang masih berprofesi…
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat yang memanfaatkan…
Jeda operasi militer ini muncul ketika perang yang semula diperkirakan hanya berlangsung beberapa pekan justru…
Ribka mengatakan reformasi tata kelola Dana Otsus yang dilakukan pemerintah telah mempercepat proses penyaluran melalui…
Regulasi ini mencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 yang dinilai sudah tidak sesuai…
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Umum Uncen, Ferdinand Risamasu, menyampaikan bahwa keberadaan unit…