

BPK-RI Perwakilan Papua menyerahkan LHPK STRANAS Provinsi Papua Tahun 2019 hingga Semester I tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua di Jayapura, Rabu (25/1). (FOTO: Kominfo For Cepos)
JAYAPURA – BPK-RI Perwakilan Papua menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Efektifitas Startegi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK) Provinsi Papua tahun 2019 hingga Semester I tahun 2022 kepada Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua di Jayapura, Rabu (25/1).
BPK sendiri berharap setelah diserahkan LHP ini ada tindak lanjut atas rekomendasi rekomendasi yang ada sesuai ketentuan yang berlaku, dan terus dibangun komunikasi yang efektif dalam hal klarifiasi, verifikasi serta penyelesainnya guna perbaikan kinerja Pemda.
Gubernur Papua yang diwakili Plt. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Kesra Suzana Wanggai menyatakan siap untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang ada pada LHP yang diserahkan.
“Pada proses tindaklanjut nantinya banyak membutuhkan dukungan dari BPK untuk meningkatkan pengelolaan kinerja Staranas-PK di Provinsi Papua,”Ucap Susi.
Sementara itu, Ketua DPR Jhony Banua Rouw memberikan apresiasi atas kinerja BPK yang terus melakukan fungsi pengawasan pada Pemerintah Provinsi Papua dan akan memonitor secara konsisten progres tindak lanjut atas rekomendasi yang ada pada Pemda.
“Sehingga kinerja efektifitas Stranas-PK ini lebih optimal dan membawa dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua,”Ucap Ketua DPRP.
Adapun penyerahan LHP dihadiri oleh Kepala BPK Perwakilan Papua, Ketua DPR Papua, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra dan beberpa Kepala SKPD di Pemprov Papua, serta Pejabat/Auditor BPK Perwakilan Papua. (fia/gin)
Kepala Dinas Kesehatan Lanny Jaya, Niel Yigibalom, SKM., M.Si., menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat bersama…
Wakil Gubernur Papua Pegununugan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakan tak bisa dipungkiri lagi jika…
Momen ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan Pramuka di Kabupaten Keerom setelah sempat vakum selama…
Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan Boplas yang dinilai meresahkan.…
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…