

Fajar Irianto Kambon (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengaku belum menerima salinan informasi dari Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), terkait aduan salah satu paslon ke MK, atas gugatan PSU pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Hal itu disampaikan Kadiv Hukum KPU Papua, Fajar Irianto Kambon. Dikatakan, biasanya yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemohon adalah paslon yang kalah.
Ia menerangkan, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dapat mengajukan sengketa/pembatalan SK penghitungan perolehan suara paling lambat tiga hari kerja. Terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
Sebagaimana KPU Papua menetapkan hasil penghitungan perolehan suara PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tanggal 20 Agustus 2025, maka batas akhir pengajuan sengketa di MK adalah 22 Agustus, Tahun 2025, pukul 23.59 WIB.
“Hingga saat ini, peraturan MK tentang tata beracara persidangan khusus untuk PSU di Papua, Boven Digoel dan Barito Utara belum terbit,” kata Fajar, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Minggu (24/8).
Page: 1 2
Menurut Mathius, salah satu kebutuhan yang cukup mendesak bagi warga saat ini adalah bahan…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan penyaluran bantuan dilakukan pada hari terakhir…
Penertiban yang dijalankan oleh tim gabungan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop)…
Masyarakat di Kota Jayapura akhirnya seperti diajari untuk menerima situasi ini karena belum ada perubahan…
Kondisi tersebut ditemukan saat dirinya melakukan kunjungan ke Distrik Jagebob dan melihat langsung lokasi yang…
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Merauke mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik…