Categories: BERITA UTAMA

Jangan Lipat Tangan, Harus Pahami Kondisi di Papua

JAYAPURA – Pj Sekda Papua, Derek Hegemur ingatkan peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II angkatan XXX Provinsi Papua, pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) angkatan IV dan pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan IV untuk tidak lipat tangan setelah mengikuti proses pelatihan.

  “Jangan lipat tangan dan duduk begitu saja melainkan harus membuat konsep konsep baru, pikiran pikiran cerdas untuk perubahan di Papua. Sehingga ekonominya meningkat, UMKM-nya tumbuh, kesehatan dan pendidikannya membaik dan menjadikan Papua lebih baik ke depan,” ucap Derek kepada wartawan, Rabu (24/7).

  Derek berharap peserta begitu keluar bisa menjadi seorang pemimpin yang memahami kondisi dimana dia bekerja, terlebih hari ini sudah ada 6 provinsi di tanah Papua. “Peserta harus memahami kondisi di tanah Papua, dan sebagai pemimpin tidak boleh mengeluh melainkan harus membuat perubahan perubahan yang baik dan cepat agar pembangunan di Papua bisa maju,” kata Derek.

   Lanjut Derek, melalui pelatihan kepemimpinan administrator, dapat mengembangkan kompetensi peserta dalam manajemen kinerja organisasi, untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas dalam jabatan administrator.

   “Saudara dituntut untuk melakukan suatu perubahan yang dapat membawa organisasinya pada langkah kemajuan yang lebih mapan dan dapat dirasakan manfaatnya, minimal bagi organisasinya, bagi pemerintah daerah terlebih harus memiliki manfaat yang nyata bagi stakeholder dan masyarakat luas,” ujarnya.

   Sementara itu, Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq mengatakan penyelenggaraan kewenangan khusus pemerintahan di tanah Papua salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

  “Penyelenggaraan kewenangan khusus pemerintahan di tanah Papua diharapkan dapat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

   Menurut Kepala LAN RI, saat ini masih terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraan kewenangan khusus pemerintahan di tanah Papua, seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, ketidakstabilan keamanan di beberapa wilayah, kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih tinggi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewenangan khusus.

   “Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi akselerasi yang komprehensif dan terukur di berbagai bidang. Pelaksanaan strategi akselerasi ini juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang hasilnya nanti dapat menyempurnakan digunakan strategi untuk dan memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Tiga Hari Lagi, Persipura Launching di Enam Kota

Ada yang berbeda dari launching Persipura kali ini. Untuk pertama kalinya, rangkaian launching akan digelar…

4 hours ago

Sensus Ekonomi Papua Terkendala Sinyal dan Keraguan Warga

   Plt. Kepala BPS Papua, Akhmad Jaelani, mengatakan karakteristik wilayah Papua membuat proses pendataan membutuhkan…

9 hours ago

Pemkot dan Bulog Salurkan 1.122 Ton Beras untuk 37.401 Penerima

Penyaluran bantuan pangan ini menyasar 37.401 penerima bantuan pangan yang tersebar di 25 kelurahan dan…

10 hours ago

PAN Papua Panaskan Mesin Politik

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Papua bersama seluruh DPD PAN tingkat kabupaten/kota…

13 hours ago

Terima SK, Ratusan ASN Diminta Bekerja Baik Melayani Masyarakat

   Status baru sebagai ASN membawa tanggung jawab yang lebih besar untuk mengabdi kepada negara…

15 hours ago

Papua Dibayang-bayangi El Nino Hingga Tahun 2027

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura menerbitkan peringatan dini terkait ancaman kekeringan…

16 hours ago