Categories: BERITA UTAMA

Jangan Lipat Tangan, Harus Pahami Kondisi di Papua

JAYAPURA – Pj Sekda Papua, Derek Hegemur ingatkan peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II angkatan XXX Provinsi Papua, pelatihan kepemimpinan administrator (PKA) angkatan IV dan pelatihan kepemimpinan pengawas (PKP) angkatan IV untuk tidak lipat tangan setelah mengikuti proses pelatihan.

  “Jangan lipat tangan dan duduk begitu saja melainkan harus membuat konsep konsep baru, pikiran pikiran cerdas untuk perubahan di Papua. Sehingga ekonominya meningkat, UMKM-nya tumbuh, kesehatan dan pendidikannya membaik dan menjadikan Papua lebih baik ke depan,” ucap Derek kepada wartawan, Rabu (24/7).

  Derek berharap peserta begitu keluar bisa menjadi seorang pemimpin yang memahami kondisi dimana dia bekerja, terlebih hari ini sudah ada 6 provinsi di tanah Papua. “Peserta harus memahami kondisi di tanah Papua, dan sebagai pemimpin tidak boleh mengeluh melainkan harus membuat perubahan perubahan yang baik dan cepat agar pembangunan di Papua bisa maju,” kata Derek.

   Lanjut Derek, melalui pelatihan kepemimpinan administrator, dapat mengembangkan kompetensi peserta dalam manajemen kinerja organisasi, untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas dalam jabatan administrator.

   “Saudara dituntut untuk melakukan suatu perubahan yang dapat membawa organisasinya pada langkah kemajuan yang lebih mapan dan dapat dirasakan manfaatnya, minimal bagi organisasinya, bagi pemerintah daerah terlebih harus memiliki manfaat yang nyata bagi stakeholder dan masyarakat luas,” ujarnya.

   Sementara itu, Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq mengatakan penyelenggaraan kewenangan khusus pemerintahan di tanah Papua salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua.

  “Penyelenggaraan kewenangan khusus pemerintahan di tanah Papua diharapkan dapat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

   Menurut Kepala LAN RI, saat ini masih terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraan kewenangan khusus pemerintahan di tanah Papua, seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, ketidakstabilan keamanan di beberapa wilayah, kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih tinggi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewenangan khusus.

   “Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi akselerasi yang komprehensif dan terukur di berbagai bidang. Pelaksanaan strategi akselerasi ini juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang hasilnya nanti dapat menyempurnakan digunakan strategi untuk dan memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

2 hours ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

3 hours ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

3 hours ago

Kemendagri Tugaskan Pemprov Papeg Siapkan Langkah Penanganan Pasca Konflik

Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…

4 hours ago

Satresnakoba Polresta Musnahkan 5, 2 Gram Sabu

Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…

4 hours ago

Presiden Prabowo Bakal Panen Raya Padi di Merauke

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen…

5 hours ago