Categories: BERITA UTAMA

Persoalan RSJ Ternyata Cukup Kompleks

JAYAPURA-Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Daerah Abepura, dr. Guy Yana Emma Come angkat bicara menanggapi polemik internal yang memicu aksi pemalangan oleh sejumlah petugas medis pada Kamis (22/1). Aksi tersebut merupakan bentuk protes karyawan terkait manajemen rumah sakit, ketersediaan obat, hingga tunggakan jasa pelayanan.

Emma menjelaskan bahwa akar persoalan ini mencakup tiga poin utama, krisis obat-obatan psikotropika, keterlambatan pembayaran jasa pelayanan, dan ketersediaan reagen laboratorium. Terkait kelangkaan obat, Ema mengakui adanya penipisan stok akibat efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Data menunjukkan tren penurunan alokasi dana obat yang drastis.

Pada tahun 2024 sebesar Rp7 miliar, turun menjadi Rp5,2 miliar di 2025, dan kembali merosot menjadi Rp4 miliar pada tahun 2026. “Padahal kunjungan rawat jalan mencapai lebih dari 1000-1200 pasien per bulan, ditambah pasien rawat inap. Kami sudah lakukan penghematan, namun stok tetap menipis,” ujar Emma saat dihubungi via telepon, Kamis (22/1). Sebagai langkah cepat, ia telah mengalokasikan Rp500 juta di awal tahun ini untuk pengadaan darurat.

“Sebagian obat sudah masuk, sebagian lagi dalam perjalanan. Untuk sementara, dokter spesialis berupaya menyiasati dengan obat pengganti agar pelayanan tetap berjalan,” tambahnya. Mengenai tuntutan jasa pelayanan (jaspel) yang belum dibayarkan sejak Mei 2025, Emma menjelaskan bahwa kendala utama terletak pada mekanisme keuangan daerah.

Karena RSJ Abepura belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), semua pendapatan tidak bisa digunakan langsung dan harus masuk ke kas daerah terlebih dahulu.

“Kami terkendala limitasi DPA. Untuk tahun 2025, anggaran jaspel yang tersedia hanya Rp3 miliar dan itu hanya cukup membayar hingga bulan Mei. Sementara itu, klaim BPJS untuk Oktober-Desember masih dalam proses penjaminan,” jelasnya.

Namun, ia menjawab bahwa berdasarkan instruksi Wakil Gubernur saat sidak tiga hari lalu, seluruh jasa yang tertunggak akan segera dibayarkan begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersedia. Untuk tahun 2026, ia juga telah menaikkan alokasi jaspel menjadi Rp4,5 miliar agar kejadian serupa tidak terulang.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Golkar Nilai Pembentukan Papua Utara Belum Waktunya

  Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…

1 hour ago

Bukan Rudapaksa Tapi Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur

Aiptu Yunus Maturutty menjelaskan, awalnya pelaku diduga melakukan persetubuhan atau rudakpaksa terhadap korban sesuai laporan…

2 hours ago

Di RSUD Jayapura, Lima Bayi Ditinggalkan Orang Tua

  Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey mengatakan, kasus terbaru terjadi pada 16 Desember 2025.…

2 hours ago

Pemberian MBG di Merauke Belum Merata, Pemkab Akan Lakukan Evaluasi

Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan belum mendapatkan data terakhir sudah berapa sekolah yang telah…

3 hours ago

Karantina Mimika Gagalkan Upaya Pengiriman Satwa

Ardhiana mengatakan, keempat ekor burung tersebut diangkut secara ilegal dan tidak diketahui identitas pemiliknya. Ia…

3 hours ago

Lahan SPBU Putra Baliem Mandiri Bukan Lagi Aset Pemerintah

Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan…

4 hours ago