JAYAPURA-Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., menegaskan bahwa, kedatangan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo ke Jayapura pada tanggal 2 Oktober 2021, dalam rangka membuka pelaksanaan PON XX Papua tahun 2021.
“Jadi kedatangan Presiden ke Papua adalah hanya satu agenda yaitu membuka PON XX Papua 2021. Tidak ada agenda lainnya,” tegas Gubernur Lukas Enembe dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Jumat (24/9) kemarin.
Terkait dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi ke Jayapura, Gubernur Lukas Enembe didampingi Plt. Sekda Papua, Ridwan Rumasukun melakukan pertemuan dengan Forkopimda Papua di ruang Nemangkawi, Gedung Negara, kemarin.
Hadir dalam rapat tersebut, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Kabinda Papua, Ketua DPRP, Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Danlantamal X Jayapura, Danlanud Silas Papare.
Mengenai kesiapan kedatangan Presiden Jokowi, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa semua dilakukan sesuai dengan prosedur dan SOP kenegaraan yang nantinya ditangani keamanannya dari pihak TNI dan Polri.
Lanjutnya, menyangkut PON, Pemprov Papua bersama seluruh Forkompimda menyatakan bahwa pelaksanaan PON XX Papua 2021 aman dan akan terselenggara dengan baik.
Namun, Gubernur berharap agar kelistrikan (PLN) dan telekomunikasi (Telkomsel) akan diupayakan supaya tidak ada gangguan selama pelaksanaan PON.
“Saya sudah bicara dengan Menteri Kominfo RI bahwa mereka akan berupaya untuk membangun jaringan komunikasi dari luar. Artinya bukan jalur jaringan yang biasa digunakan Telkom tetapi ada jalur lain yang digunakan. Dan bukan jalur jaringan yang pernah gangguan akibat gempa itu,” terangnya.
Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat Papua lebih khusus masyarakat pemilik hak ulayat tanah yang digunakan untuk pembangunan venue bahwa Pemprov Papua bersama Forkompimda akan menyelesaikan semua persoalan hak ulayat tanah sehingga tidak ada masalah.
Gubernur menjelaskan bahwa setelah PON dan Peparnas, Pemprov Papua akan menyelesaikan semua persoalan hak ulayat tanah untuk pembangunan venue.
“Bagian mana yang sudah diselesaikan dan bagian mana yang belum diselesaikan akah dicek kembali. Kami akan membayar kalau memang belum dibayar. Kami tidak akan membayar kalau ternyata memang sudah dibayarkan. Tidak boleh ada pembayaran double, itu melanggar hukum,” tambahnya.
Selain itu, mengenai target juara di PON XX Papua, Gubernur Enembe tak memungkiri dan memang semua ingin juara. Namun untuk pelaksanaan PON ini hal yang paling utama adalah pelaksanaan bagaimana semua aman dan peserta juga aman maka akan sukses.
“Jadi mengenai masalah lain selama pelaksanaan PON lebih khusus mengenai penegakan hukum, maka aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, Kejaksaan, Pengadilan siap untuk menangani sehingga tidak ada masalah,” pungkasnya. (ana/nat)