

Pj Gubernur Papua Agus Fatoni (FOTO:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah usai diselenggarakan di sembilan kabupaten/kota di Papua. Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian setelah pelaksanaan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Ia menegaskan, proses demokrasi harus diikuti dengan sikap dewasa dan penerimaan hasil sesuai aturan hukum yang berlaku. Agus mengatakan, setelah pleno penetapan hasil PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ruang gugatan tersedia bagi pihak yang keberatan, dan keputusan MK akan bersifat final serta mengikat.
“Apa pun yang nanti dihasilkan dari proses PSU ini, kita harus bisa terima bersama-sama. Ini proses yang demokratis dan kita yakini bahwa apa pun yang ditetapkan nanti merupakan kehendak Tuhan,” kata Fatoni, kepada wartawan, Jumat (22/8).
Sambungnya, pemerintah daerah berkomitmen menjaga iklim kondusif agar Papua tetap aman, damai, toleran, dan harmonis.
“Keamanan daerah ini adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyaraka,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak menahan diri dari tindakan provokatif dan lebih mengedepankan persatuan. “Mari kita terus jaga iklim yang kondusif, suasana yang aman, damai, toleran, dan harmoni di Papua yang kita cintai bersama,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…