Bahlil Diminta Tidak Mengatasnamakan Masyarakat Papua untuk Gaet Investasi

JAYAPURA-Pernyataan tegas disampaikan salah satu tokoh adat Tabi, Papua, Daniel Toto, terhadap  Menteri Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Republik Indonesia.

“Saya selaku ketua perkumpulan masyarakat adat Tabi, mewakili 4 Kabupaten dan 1 kota  berbicara soal hak-hak masyarakat adat, termasuk keberadaan sumber daya alam yang berada di atas tanah dan di bawah tanah. Dengan demikian masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan sumber daya alamnya untuk kepentingan kesejahteraan,”kata Daniel Toto, Selasa (21/5), di Kota Jayapura.

  Pernyataan ini disampaikannya untuk menyikapi langkah Bahlil Lahadalia yang disebutnya belakangan ini sedang melobi investor untuk menggarap sumberdaya alam di Papua. Menurutnya, Bahlil Lahadalia tidak mewakili kepentingan orang asli Papua. Karena itu Dia meminta agar menteri asal Fakfak itu supaya menghentikan kegiatan lobi lobi yang dilakukanya itu.

“Kita dengar menteri di era Jokowi lagi berkampanye bahwa  dia mewakili orang asli Papua, dalam melobi pihak-pihak ketiga untuk berinvestasi di wilayah Papua.  Kalau pandangan saya tidak pas sama sekali, karena Bahlil bukan orang Papua. Oleh sebab itu Bahlil tidak boleh berkoar-koar di ruang istana mengatasnamakan diri menteri berasal dari Papua, tidak. Kami menolak itu,”ujarnya.

Menurutnya, menarik investor ke Papua untuk melakukan investasi pada  pertambangan nikel,harus dikaji secara baik dan mendalam. Terutama kepemilikan ulayat atas tanah tersebut supaya tidak menimbulkan masalah dan merugikan masyarakat adat. Termasuk dampak-dampak yang dihasilkan apabila itu dilakukan.

“Investasi itu memerlukan penelitian kajian, kemudian ada konsekuensinya, misalnya itu tambang nikel musti itu melalui melalui kajian.  Apakah berdampak atau beresiko terhadap masyarakat adat atau tidak, dan apakah benar-benar yang dia bangun komunikasi itu adalah pemilik ulayat atau orang lain mengatasnamakan sebagai pemilik ulayat dan ini akan memicu persoalan-persoalan baru,”bebernya.

“Oleh sebab itu saya selaku penanggung jawab masyarakat adat, kita punya sumber daya alam bisa dikelola tetapi harus pasti siapa pemilik atas wilayah adat yang memiliki tambang.

Pemerintah hanya jadi fasilitator saja pemerintah bukan pengambil keputusan terakhir, untuk menentukan investasi bisa ada. Karena pengalaman di Freeport itu menunjukkan gambaran besar bahwa masyarakat kita masih miskin. Walaupun kita hidup di atas emas tetapi kita miskin sampai hari ini dan pengalaman itu tidak boleh terjadi untuk periode-periode yang ada ini,”tambahnya.(roy/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos