Ia secara khusus memperingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan mengeluarkan izin, termasuk di wilayah pesisir seperti Waropen yang memiliki ekosistem mangrove. “Kalau izin ratusan ribu hektare dikeluarkan, itu berarti pohon bakau ikut dibabat. Itu kejahatan ekologis,” tegasnya.
Komarudin meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan di Papua untuk berdiri di belakang masyarakat adat dan menolak investasi sawit yang tidak membawa keuntungan nyata bagi rakyat.
“Jabatan kepala daerah paling lama 10 tahun. Tapi kalau salah ambil kebijakan, penderitaan rakyat Papua bisa 100 tahun ke depan,” ujarnya.
Selain sawit, ia juga menyinggung persoalan pertambangan di Papua, termasuk polemik tambang di Pulau Gag, Raja Ampat.
“Daerah-daerah yang tidak punya potensi tambang, izinnya harus dicabut. Tambang-tambang itu tidak membawa manfaat bagi rakyat asli Papua,” pungkas Komarudin. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Manajemen kampus menjamin tidak ada toleransi bagi penyusupan paham maupun ideologi yang bertentangan dengan…
Pesan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana Wanggai, saat membacakan…
Kerukunan antarumat beragama bukan sekadar slogan, tetapi sebuah tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui…
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jayapura di Doyo Baru, Kabupaten Jayura telah mengusulkan sebanyak…
Di tengah usia yang semakin senja, pertemuan itu berlangsung sederhana. Para veteran saling menyapa,…
Menurut Axel, berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kegiatan Rakernis bersama Densus 88 AT Polri, terdapat…