

JAYAPURA – Tewasnya dua pria asal Kabupaten Nduga, yakni Elias Karunggu dan Seli Karunggu oleh peluru aparat dianggap Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai bentuk kekejaman dan menambah panjang daftar kekerasan aparat terhadap warga sipil di Papua. TPNPB juga membantah terkait ditemukannya senjata dari tangan korban karena dianggap sebagai setingan.
“Itu (senjata) adalah barang bukti milik TNI yang diletakkan di samping jenazah korban agar muncul kesan itu barang milik korban. Kami meyakini ini setingan dan senjata itu milik militer Indonesia,” kata Jubir TPNPB, Sebby Sembom melalui rilisnya, Rabu (22/7).
Dari insiden penembakan ini ia menyebut kota Ndugadama, Senin (20/7) sempat tegang setelah masyarakat dan keluarga korban turun ke jalan melakukan aksi demo. Pendemo meminta ini dipertanggungjawabkan oleh aparat TNI. Pendemo lanjut Sebby juga membawa pesan tentang sederet kekerasan di Ndugadama.
Disebutkan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan agka korban juga meningkat, dari 225 jiwa naik menjadi 230 orang. “Karenanya dari kondisi ini kami minta presiden Joko Widodo untuk segera melepaskan Papua Barat untuk merdeka sendiri,” jelasnya.
Aspirasi ini juga melebar hingga ke politik dimana pesan lain yang muncul adalah soal Otonomi Khusus Jilid II yang sedang ramai dibicarakan. Sebby menyebut kedua korban adalah warga sipil biasa dan tidak melakukan upaya perlawanan atau penyerangan yang mengancam keselamatan namun mengapa langsung ditembak mati dan bukan diamankan atau dilimpuhkan.
Seharusnya lanjut Sebby, jika ada yang dicurigai maka aparat keamanan melakukan penangkapan atau langsung mengamankan tanpa harus menembak hingga mati mengingat tak ada bentuk atau upaya untuk melawan. “Kenapa tidak diborgol hidup – hidup kemudian dipenjarakan, kami pikir aturannya seperti itu dan bukan langsung ditembak apalagi ia warga sipil. Kalau ada kontak senjata dan gugur dalam kontak senjata itu masuk akal,” katanya. (ade/nat)
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…
Natirmalus menjelaskan, pada Bidang Bina Marga realisasi fisik telah mencapai 68,63 persen, sedangkan realisasi…
Kegiatan yang melibatkan personel gabungan dari DLHK, Polsek Jayapura Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja…
DPR Papua memberi deadline atau batas waktu selama satu pekan kepada PT Pertamina Patra Niaga…
Bunda PAUD Kota Jayapura, Nerlince Wamuar Rollo, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jayapura, Balai…