JAYAPURA-Di tengah pro kontra pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM sedunia) Theo Hesegem punya pandangan tersendiri terkait pemekaran Provinsi Papua.
Theo menyebut jika pemekaran provinsi di tanah Papua bukan menjadi sorotan internasional, sehingga hal itulah yang diperjuangkan oleh pemerintah pusat. Persoalan pemekaran provinsi menurutnya ibarat persoalan logistik dan tidak menjatuhkan wibawa serta harga diri negara dipandangan masyarakat internasional.
“Pemekaran juga penting bagi orang lain. Tapi bagi saya lebih penting rehabilitasi nama baik bangsa Indonesia terkait dugaan pelanggaran HAM yang terburuk di Papua. Dimana selama ini pemerintah Indonesia diintervensi oleh masyarakat internasional dan isu tersebut menjadi isu global,” tuturnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/4).
Dikatakan Theo, sekalipun pemerintah pusat berupaya melakukan pemekaran di Provinsi Papua, namun dirinya yakin bahwa stabilitas bangsa ini akan terus terganggu. Pasalnya, pemerintah tidak mampu merangkul orang-orang yang berbeda pandangan misalnya TPNPB-OPM, tokoh politik Papua merdeka serta mengabaikan penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa kini dan masa lampau.
Bahkan menurut Theo Hesegem, melalui pemekaran provinsi, anggota TPNPB-OPM akan bergerak secara leluasa merampas senjata. Bahkan akan memperlus ruang gerak mereka, sehingga pembagunan di tanah Papua akan terhambat.
Di sisi lain, roda pemerintahan di beberapa daerah konflik tidak berjalan lancar. ASN menurutnya tidak bekerja dengan aktif dan jarang berada di tempat. “Sebenarnya ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menjalani roda pemerintahan sangat kelihatan di depan mata kita,” tandasnya.
“Pemerintah pusat tidak pernah mengevaluasi kinerja kerja aparat pemerintahan di tanah Papua. Tetapi justru memaksakan diri untuk melakukan pemekaran provinsi dan kabupaten di tanah Papua. Apakah menurut pemerintah pusat roda pemerintahan di Papua akan berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan pemerintah Pusat ? Sedangkan beberapa kabupaten saja pemerintahannya tidak berjalan lancar,” sambungnya.
Terkait beragam persoalan yang terjadi di Papua mulai dari Otsus, pemekaran dan konflik bersenjata, Theo mengibaratkan orang asli Papua (OAP) seperti bayi yang tidak pernah minta makan kepada orang tuanya, tetapi bayi yang selalu menunggu dari orang tuanya untuk diberi.
“Anak meminta roti kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya memberikan batu. Namun anak tersebut menolak karena yang dia harapkan bukan batu, tetapi yang diharapkan adalah roti. Tetapi orang tua terus memaksakan memberikan batu untuk dimakannya, namun anak tersebut terus menolaknya karena yang diharapkan bukan batu. Ini yang sedang diperlakukan oleh pemerintah pusat terhadap orang Asli Papua,” pungkasnya. (fia/nat)