Dalam konteks Papua, Tan Wie Long mengakui bahwa konflik dan dinamika sosial masih terjadi di beberapa wilayah. Namun ia menegaskan bahwa realitas tersebut tidak boleh diabaikan, melainkan harus dikelola dengan kebijakan yang bijak, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Konflik memang masih ada di beberapa provinsi di Papua. Ini harus diakui secara jujur agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tepat,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa status Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah diakui secara internasional, termasuk oleh PBB. “Integrasi Papua ke dalam Indonesia adalah fakta hukum dan politik internasional yang sudah final. PBB sendiri telah mengakui hal tersebut,” katanya.(jim//rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kehadiran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam kegiatan Latihan Kader Kepemimpinan (LKK) tahun 2026 yang…
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua melalui Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menyatakan bahwa hingga saat…
Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait hilangnya sejumlah kendaraan bermotor dengan modus pelaku…
ali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan pentingnya penataan administrasi kependudukan di wilayah Distrik Muara Tami…
Bupati Thomas mengatakan, kehadiran gubernur dalam peresmian Rumah Jew merupakan penghormatan lantaran itu kesempatan langkah.…
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penegasan batas daerah antara Kabupaten Jayapura dan Kabupaten…