

JAYAPURA-Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat bicara terkait polemik besaran biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua, khususnya di Kota Jayapura, yang disebut hanya sebesar Rp8.000 per porsi. Banyak pihak menilai angka tersebut tidak sebanding dengan harga bahan pokok di daerah tersebut. Bahkan tidak manusiawi jika ingin mengejar kalimat makan bergizi dengan angka seperti itu.
Menanggapi hal itu, Kepala BGN Regional Papua Rama Irjayanto menjelaskan bahwa secara umum biaya MBG di Papua berada di atas angka Rp8.000. Namun, khusus untuk Kota Jayapura, angka tersebut memang tercantum demikian karena hasil analisis Indeks Kemahalan Daerah (IKD) menunjukkan bahwa Kota Jayapura tidak termasuk dalam kategori wilayah dengan indeks kemahalan tinggi.
“Secara data, Kota Jayapura memang tidak ditemukan indeks kemahalan. Tetapi dalam realitasnya, harga pangan di lapangan sering kali tidak stabil dan berada di atas Rp8.000 per porsi,” ujar Rama di Jayapura, Senin (20/10).
Untuk mengantisipasi fluktuasi harga tersebut, BGN Papua menerapkan sistem pembelanjaan “adcost” bagi seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Kota Jayapura.
Dengan sistem ini, setiap SPPG tetap diperbolehkan berbelanja bahan makanan meskipun harga berada di atas standar Rp8.000 per porsi, dengan catatan setiap transaksi disertai dengan bukti nota pembelian yang jelas.
“Kami sudah instruksikan, meskipun harga melebihi Rp8.000, SPPG tetap bisa belanja. Yang penting semua dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan,” jelasnya.
Kepala Distrik Bugi Mare Gombo menyatakan pemberian sanksi tegas atau denda adat ini dilakukan usai…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan saat ini sistem yang digunakan…
Kapolresta Jayapura Kota KBP Fredrickus W. A. Maclarimboen melalui Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota…
Tim Sapu Bersih Penyalahgunaan Migas Provinsi Papua menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi…
Pembatasan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026…
Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan pertanahan yang terjadi di Papua, termasuk perkembangan penanganan…