JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui ketua Pansus Pemilu 2024, Izak R Hikoyabi mengatakan dalam undang-undang Otonomi khusus (Otsus) Pasal 20 ayat (1) huruf a dijelaskan soal MRP memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pertimbangan terhadap pemilihan kepala daerah di Papua yang diusulkan oleh penyelenggara pemilu.
“Jadi dalam Undang-Undang (UU) Otsus Pasal 20 ayat (1) huruf a, MRP mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan umum kepala daerah,” jelas Izak kepada Cenderawasih Pos, Selasa (20/8).
Ia mengatakan dari usulan tersebut, MRP terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi keaslian atau faktual terhadap dokumen keaslian orang asli Papua (OAP) dari para calon kepala daerah nantinya. Kemudian kata Izak, dilanjutkan dengan pasal 20 ayat (2), juga diatur dalam Perdasi dan Perdasus.
Hanya yang menjadi soal adalah saat Perdasus mengenai hal tersebut tidak ada, sementara pada Perdasus yang lama UU Nomor 21 tahun 2001 dan Perdasus Nomor 4 tahun 2028, menjelaskan tentang hak dan wewenang MRP.
“Kedua, pada Perdasus Nomor 5 tahun 2011 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur hanya menyebut satu kali saja. Artinya Perdasus tersebut hanya berlaku pada tahun itu dan tidak berlaku tahun sekarang (2024),” bebernya.
“Sekarang di MRP regulasi setelah undangan-undang itu tadi turunlah Perdasus. Perdasus itu tadi sampai sekarang belum ada perubahannya,” ungkap Izak.
Lebih lanjut Izak sampaikan bahwa MRP punya Taptip yaitu peraturan punya tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang MRP. kemudian ada keputusan-keputusan MRP yang dibuat untuk menjadi rujukan kerja bagi MRP untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain, salah satunya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala daerah.
Dijelaskan Izak persyaratan calon yang diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dan juga PKPU tahun 2024 mengatur tentang persyaratan calon yang dibagikan menjadi dua diantaranya, Persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
“Kita di provinsi Papua ini, untuk enam (6) provinsi ada kekhususan sesuai UU Otonomi khusus. MRP di enam provinsi di Papua ini sudah mempunyai keputusan-keputusan asosiasi yang sudah berkordinasi dengan pihak KPU provinsi,” ujarnya.
Keputusan MRP itu salah satunya adalah pernyataan pribadi seseorang bahwa orang tersebut adalah orang asli Papua. Itu penting, Izak sampaikan bahwa supaya MRP tidak dibenturkan dengan Dewan Adat, masyarakat adat, dan lembaga adat.
Izak mengatakan keputusan tersebut tidak semata-mata dibuat, tetapi didasarkan karena ada pengalaman sebelumnya dimana ada pengakuan-pengakuan dari non Papua yang diangkat, diakui dan diberikan rekomendasi dan pernyataan bahwa orang tersebut adalah orang asli Papua.
Yang perlu disampaikan kata dia, adat, suku dan lain sebagainya tidak bisa disangkut pautkan dengan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah karena cara itu sebenarnya salah.
“Jadi bukan hanya pernyataan satu kepala suku. Ini harus ditanyakan kepada kerepnya, sehingga itu menjadi legitimasi,” tambahnya.
Dan berbagai lembaga representasi kultural masyarakat orang asli Papua yang mempunyai hak tertentu, MRP sangat mengharapkan dewan adat, lembaga adat tidak mengeluarkan pernyataan terhadap bakal calon tertentu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.(kar/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos