Giovano menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga pengawas anggaran berhak mengetahui dan terlibat dalam setiap keputusan penting terkait penggunaan dana publik. Oleh karena itu, ia meminta adanya keterbukaan dari Pemprov maupun pemerintah pusat.
“Kami butuh kejelasan dari mana dana itu diambil. Jangan sampai secara diam-diam menggunakan dana yang sudah ditolak penggunaannya oleh Banggar. Ini menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
"Untuk penumpang yang turun dari KM Dorolonda hari ini sebanyak 1.337 orang. Sedangkan data penumpang…
Meski resmi dibuka beberapa catatan penting yang dapat dipetik dari hasil mediasi dari kedua belah…
Humas Kantor SAR Jayapura, Silvia Yoku, mengatakan pencarian telah dilakukan hingga mendekati perairan perbatasan Papua…
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran dan keluhan dari para pengendara serta warga sekitar yang melewati jalan…
Penjabat (P) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, mengatakan bahwa dalam konflik tersebut ternyata…
Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samomsabra, menjelaskan bahwa kecelakaan bermula saat sebuah mobil Mitsubishi Triton warna…