Pj Gubernur Papua Tengah Tak Risau

Soal ASN Provinsi Papua yang Enggan Pindah ke Provinsi Papua Tengah

JAYAPURA – Keengganan Aparatur Sipil Negara (ASN) provinsi Papua untuk pindah ke 3 DOB tak dianggap masalah besar oleh Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, pasalnya ia mengaku ASN yang ada di wilayahnya sangat cukup, tidak hanya sangat cukup melainkan juga berlebihan.

“ASN kami malah sangat berlebihan dan sangat cukup. Semua pejabat seperti Sekda, As 1 hingga As 2, staf ahli dan semua pejabat Eselon II, III dan IV sudah terisi. Bahkan ASN datanya staf sudah cukup,” kata Ribka Haluk saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (20/12) kemarin.

Pj Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa semua jabatan sudah terisi. Sebagaimana belum lama ini melantik sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Papua Tengah. “Sudah cukup ASN kami dari 8 kabuapten dan sudah memenuhi kuota,” kata Ribka.

Sebelumnya, Ribka menyampaikan berdasarkan daftar prioritas yang telah disusun, terdapat beberapa program kerja yang akan ia tuntaskan dalam 100 hari kerja pertama yakni menetapkan Pergub tentang Perangkat Daerah, serta melakukan pengisian personel ASN di Provinsi Papua Tengah.

Menetapkan Pergub tentang R-APBD Provinsi Papua Tengah, penyiapan sarana prasarana pemerintahan, termasuk peralatan pendukung perkantoran sehingga seluruh ASN dapat segera bekerja maksimal.

Persiapan kegiatan rekruitmen Majelis Rakyat Papua (MRP), diantaranya melakukan konsultasi publik sehingga masyarakat memahami adanya perubahan kebijakan terkini dan mempersiapkan agenda penyelenggaraan pemilu tahun 2024, salah satu agenda yang terdekat yaitu pemutakhiran daftar pemilih.

Selain itu, akan bekerja keras menata organisasi perangkat daerah (OPD) Papua Tengah sebagai program prioritas berpijak visi dan misi Presiden Joko Widodo demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah baik di Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai.

“Ada sejumlah agenda yang akan kami kerjakan tetapi awalnya tentu saya bersama pimpinan OPD menata birokrasi terlebih dahulu. Karena itu, usai pelantikan ini akan dilakukan pelantikan sekretaris daerah lalu kita memulai menata provinsi baru ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya mengatakan, minimnya animo ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk pindah tugas ke Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Adapun ASN yang sudah mendaftar untuk Papua Tengah sebanyak 30-an orang, Papua Selatan 20-an dan Papua Pegunungan sebanyak 15 orang. (fia/wen)