Categories: BERITA UTAMA

Jangan Ada Kecurangan di Pemilu Tahun 2024

JAYAPURA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap tidak ada perbuatan curang dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang.

“Dengan adanya Pemilu, kita berharap tidak ada suatu perbuatan yang curang, sebab yang namanya korupsi adalah perbuatan yang jahat, perbuatan curang yang merugikan negara,” ucap Pimpinan KPK Johanis Tanak, saat kunjungannya di Kantor Cenderawasih Pos pekan lalu.

Johanis mengatakan, terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Ada undang undang tentang Pemilu, dimana KPK tidak terlibat didalamnya. Yang ada hanyasalah Satgas Gakumdu.

“Dalam Gakumdu, KPK memang tidak masuk. Tapi kami senantiasa berusaha yang namanya korupsi kita selalu berusaha mencegahnya,” bebernya.

Menurut Johanis, potensi korupsi di Pemilu itu sangat dimungkinkan terjadi. Terlebih jika sejak dini pada saat mereka akan ikut dalam pencalonan Presiden, pencalonan Wapres dan legislatif yang kemudian sudah melakukan pengeluaran uang lebih dulu.

“Nanti pada saat dia menjabat sebagai Presiden, Wakil Presiden atau sebagai legislatift. Tentunya dia akan berusaha mengembalikan uangnya. Dan ketika upaya upaya mengembalikan uang seperti ini, itu tidak lain adalah bagian dari upaya tindak pidana korupsi,” terangnya.

“Inilah kemudian meskipun kami tidak diatur dalam peratutan ini, kami senantiasa hadir untuk kemudian mencegah adanya serangan fajar,”sambungnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Pemilu merupakan cara demokratis  untuk memilih pemimpin masa depan negeri ini yang diharapkam anti korupsi.

“KPK juga memiliki program yang disebut dengan hajar serangan fajar, program ini untuk membangun komitmen dengan masyarakat, penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu, KPU bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 harus bersih dan anti korupsi,” pungkasnya. (fia/wen)

Juna Cepos

Recent Posts

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

46 minutes ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

2 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

3 hours ago

BPKAD dan Bapperida Harus Evaluasi Ketat Serapan APBD 2026

Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…

4 hours ago

TPP Diberikan Berdasarkan Kinerja ASN

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait di Jayapura, Selasa, mengatakan ASN tidak boleh hanya hadir…

5 hours ago

Pemerataan Akses Energi Harus Jangkau Kampung Terpencil

   “Energi bukan sekadar soal pembangkit, jaringan dan investasi. Energi adalah kebutuhan dasar untuk menerangi…

6 hours ago