“Fakta yang terungkap dipersidangan yang disampaikan para saksi kami panggil kembali untuk dilakukan pemeriksaan, dan fakta itu kami dalami,” imbuhnya.
“Yang muncul di pengadilan akan kami dalami, apabila terbukti dan memenuhi dua alat bukti maka mereka ditetapkan sebagai tersangka untuk memikul tanggung jawab atas apa yang diperbuat,” kata Dedy.
Dalam kasus ini, Dedy menegaskan bahwa haram hukumnya bagi Kejaksaan Tinggi Papua untuk bermain. “Haram hukumnya untuk kami bermain terhadap kasus ini, sebab ini perintah langsung. Sehingga tidak ada kata main-main, dan asumsi masyarakat jadi semangat buat kami bekerja,” tegasnya. Sebelumnya, Kejati Papua telah menetapkan empat orang sebagai terdakwa dalam kasus ini.
Mereka adalah TR selaku Bendahara Umum PB PON, RD sebagai Koordinator Bidang Transportasi, RL Ketua Bidang II PB PON, dan VP yang saat itu menjadi koordinator venue. Dari empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan disidang. Sekitar Rp 15 miliar kerugian negara yang sudah dikembalikan. Dalam kasus ini, total kerugian negara sekitar Rp 200-an miliar. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kata Pugu, jika bandara terus ditutup tentu masyarakat setempat yang akan mengalami betul dampaknya seperti…
Namun begitu, lanjut Irwanto Sawal, tidak semua masjid yang ada di Kota Merauke ditempatkan pengamanan…
Dosen Pascasarjana Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak, Anthon Raharusun, menilai kebijakan tersebut…
Tidak adanya calon pesaing lain menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan Piter dianggap mampu menjaga soliditas…
Pemerintah Provinsi Papua resmi menyesuaikan hari dan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan…
Bagi sebagian anggota, nama itu sudah tidak asing. AKBP Dionisius Vox Dei Paron Helan atau…