Pemprov-Pemkab Keerom akan Verifikasi Domestik di Kampung Niliti

JAYAPURA –  Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Keerom akan melakukan verifikasi domestik di Kampung Niliti, Distrik Towe, Kabupaten Keerom. Verifikasi ini merupakan bagian langkah penyelesaian insiden pengusiran yang terjadi pada akhir Mei 2024 di daerah tersebut.

Sekadar diketahui, sebuah insiden menimpa sejumlah guru di Kampung Niliti, Distrik Towe, Kabupaten Keerom pada (23/5). Mereka diusir oleh tentara Papua Nugini yang sedang patroli di kampung yang berada di wilayah perbatasan RI-PNG.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua, Suzana Wanggai, mengatakan verifikasi dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang. Verifikasi nanti juga melibatkan TNI-Polri dan tim teknis terkait.

“Pihak PNG juga melakukan hal yang sama, setelah itu kedua negara akan melakukan verifikasi secara bersama. Namun waktu verifikasi bersama akan dikomunikasikan kembali oleh kedua negara,” kata Suzana kepada wartawan, usai pertemuan bersama Bupati Keerom, Piter Gusbager di Kantor Gubernur Papua, Rabu (19/6).

Menurut Suzana, verifikasi domestik dan bersama ini adalah mekanisme yang ada di dalam aturan kerjasama RI-PNG. Khususnya menyangkut isu isu yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara ini.

“Dalam verifikasi domestik kami akan verifikasi keberadaan titik kampung maupun penduduknya. Dari verifikasi itu akan ditentukan apakah kampungnya masuk wilayah Indonesia atau PNG,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Suzana juga meminta adanya kerjasama antara pihak agar amannya wilayah perbatasan.

Sementara itu, Bupati Keerom, Piter Gusbager mengatakan insiden Mei adalah insiden yang keempat kalinya. Atas insiden itu, pihaknya telah meminta agar hak warga sipil diperhatikan.

“Kami sudah sampaikan pandangan kepada pihak keamanan dari kedua negara. Apabila bertemu dengan masyarakar saat patroli, hendaknya memperhatikan hak sipil untuk menjaga hubungan persaudaraan RI-PNG,” jelasnya.

Dia menambahkan langkah pertama yang mereka akan lakukan yaitu melakukan verifikasi internal atau domestic verification.

“Dan sebagai Pemerintah Kabupaten, saya akan mengambil langkah-langkah awal untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat hal-hal yang akan kita lakukan,” katanya.