Deddy menambahkan bahwa perilaku oknum elit daerah yang memperlakukan uang negara layaknya uang pribadi menjadi penghambat utama kemajuan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di lapangan tetap hidup dalam keterbatasan meski anggaran triliunan rupiah terus mengalir setiap tahunnya.Kondisi SDM birokrasi di daerah yang bermasalah membuat program strategis seperti peningkatan kualitas guru dan layanan Puskesmas menjadi jalan di tempat.
Akibatnya, muncul kecemburuan sosial terhadap pembangunan di Pulau Jawa yang sebenarnya dikelola dengan sistem manajemen yang lebih transparan. Pemahaman ini penting agar rasa persatuan dan kesatuan bangsa tidak memudar akibat narasi ketidakadilan yang salah alamat. Masyarakat perlu menyadari bahwa kemajuan daerah sangat bergantung pada integritas pemimpin lokal mereka dalam mengelola dana yang diberikan negara.
Dengan transparansi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi selalu menyalahkan pemerintah pusat atas ketertinggalan yang terjadi di daerah mereka. Sinergi antara pusat dan kejujuran elit daerah adalah kunci mutlak agar kekayaan alam Aceh serta Papua benar-benar dirasakan oleh rakyatnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Juru bicara (Jubir) PN Jayapura, Rahmat Selang, S.H., M.H mengatakan pada sidang pertama kali digelar,…
Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura mencatat penanganan tujuh kasus narkotika sepanjang Januari hingga Maret 2026.…
Menurutnya, dalam periode tersebut terjadi penurunan jumlah warga sebanyak 3.425 orang. Di sisi lain, terdapat…
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua menyebut 128 produk usaha mikro, kecil, dan menengah…
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua terus memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil,…
Ahli waris tanah adat Emmaleuw Bhelle, Daud Felle, menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan aparat yang membuka…