Deddy menambahkan bahwa perilaku oknum elit daerah yang memperlakukan uang negara layaknya uang pribadi menjadi penghambat utama kemajuan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat di lapangan tetap hidup dalam keterbatasan meski anggaran triliunan rupiah terus mengalir setiap tahunnya.Kondisi SDM birokrasi di daerah yang bermasalah membuat program strategis seperti peningkatan kualitas guru dan layanan Puskesmas menjadi jalan di tempat.
Akibatnya, muncul kecemburuan sosial terhadap pembangunan di Pulau Jawa yang sebenarnya dikelola dengan sistem manajemen yang lebih transparan. Pemahaman ini penting agar rasa persatuan dan kesatuan bangsa tidak memudar akibat narasi ketidakadilan yang salah alamat. Masyarakat perlu menyadari bahwa kemajuan daerah sangat bergantung pada integritas pemimpin lokal mereka dalam mengelola dana yang diberikan negara.
Dengan transparansi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi selalu menyalahkan pemerintah pusat atas ketertinggalan yang terjadi di daerah mereka. Sinergi antara pusat dan kejujuran elit daerah adalah kunci mutlak agar kekayaan alam Aceh serta Papua benar-benar dirasakan oleh rakyatnya. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Guna mencegah eskalasi konflik di tingkat tapak, Alredo menegaskan bahwa aksi penyanderaan dan pembunuhan tersebut…
Kuasa Hukum PT Putra Baliem Mandiri Chairul Fahru Siregar, mengakui telah mengajukan gugatan di pemda…
Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, setelah drainase dibersihkan dan ditata, para pedagang maupun masyarakat yang…
Direktur Utama PT AMJ Robongolo Nanwani, Entis Sutisna, mengatakan jumlah tersebut masih jauh dibandingkan total…
Tekanan ekonomi dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan ternyata tidak hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan, tetapi…
Kepala BMKG Merauke, Wahyu Hidayat mengungkapkan berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari-9 pada Kamis (10/9) pukul…